Results 131 to 140 of about 83,529 (180)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
openaire +2 more sources
Some of the next articles are maybe not open access.
Related searches:
Related searches:
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing
Bandung Conference Series: Law Studies, 2023Abstract. This study aims to determine law enforcement for perpetrators of illegal fishing and legal accountability for foreign fishermen who fish illegally in Indonesian waters. The method used in this research is juridical-normative by conducting research sourced from the literature and from the results of decisions associated with the law or also ...
null Muhamad Ibnu Karim, null Ade Mahmud
openaire +1 more source
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme
2023Skripsi ini berjudul “Pertanggunjawaban pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme”. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksibisionisme walaupun istilah eksibisionisme belum ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta adanya kekaburan norma pada pasal 44 KUHP yang tidak ...
openaire +2 more sources
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 2023There are so many cases where the perpetrators are more than one person, which occur in our society. Often there is debate in imposing punishment on the direct makers and the indirect makers of criminal acts. To impose a sentence on a case, the judge must know which maker is directly or indirectly and bases his decision apart from the law and also ...
null Novita Anggriani Lahabu +2 more
openaire +1 more source
Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Malpraktik
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam malpraktik merupakan isu krusial dalam bidang hukum kesehatan yang menuntut kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak pasien dan profesionalisme tenaga medis.
Yemima Reina Manse +2 more
semanticscholar +1 more source
Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan
Kasus malpraktik dalam bidang kedokteran gigi menjadi isu hukum yang semakin mendapat perhatian, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana dokter gigi. Undang-Undang No.
Y. Fauziah
semanticscholar +1 more source
Kasus malpraktik dalam bidang kedokteran gigi menjadi isu hukum yang semakin mendapat perhatian, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana dokter gigi. Undang-Undang No.
Y. Fauziah
semanticscholar +1 more source
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanan di Indonesia
JURNAL SUPREMASIPenelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang No.
Fahreyz Reza Saputra +2 more
semanticscholar +1 more source
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Ekonomi yang Merugikan Keuangan Negara
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikKorporasi sebagai entitas hukum memainkan peran signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun di sisi lain dapat menjadi aktor utama dalam kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara.
A. Wijaya +6 more
semanticscholar +1 more source
Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intellegence
Halu Oleo Law ReviewTulisan ini merupakan studi awal tentang subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana kecerdasan buatan (AI). Dalam hukum Indonesia saat ini AI tidak dapat digolongkan sebagai subjek hukum ketika adanya tindak pidana yang disebabkan oleh AI atau ...
Ahmad Sofian
semanticscholar +1 more source
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum penyitaan aset kripto sebagai barang bukti dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menyita aset ...
R. Putra +2 more
semanticscholar +1 more source
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum penyitaan aset kripto sebagai barang bukti dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menyita aset ...
R. Putra +2 more
semanticscholar +1 more source

