Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Islam
JURNAL HUKUM PELITACorporate criminal liability has become an important issue in modern criminal law, including in the context of Islamic criminal law. Although Islamic criminal law has historically emphasized individual liability, developments in the era require an analysis of the possibility of applying criminal liability to non-individual entities such as corporations.
Rina Anggraini, Rajin Sitepu
openaire +1 more source
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi [PDF]
, 2015 Offenses of corruption and crime that often occurs in the procurement of goods/services that are common construction in accordance with Act No. 31 of 1999 such is: a crime against the state financial harm to the law or abuse of power, bribery offense ...
Butarbutar, R. (Russel)
core
Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang [PDF]
, 2014 Perdagangan orang merupakan jenis perbudakan dizaman modern, saat ini perdagangan orang bukan lagi hal yang bersifat regional melainkan perdagangan orang merupakan permasalahan yang bersifat global dan serius, bahkan perdagangan orang telah berubah ...
Faisol, F. (Faisol)
core
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016 AbstractIn ius constitutum of Natural Resources, the liability of corporate criminal, in any case, has been set in fve laws. First, fsheries and forestry law have similar formulation that corporations act as makers–undertakers are convicted. Second, plantation law, corporations act as makers –the corporations are convicted.
openaire +4 more sources
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Program Konpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Infrastruktur Pedesaan (Studi Putusan Ma No. 2093 K / Pid. Sus / 2011) [PDF]
, 2015 Corruption can take place anywhere, in state institutions, in private institutions, and also in daily life. Combating corruption requires treatment and prevention in an integrated manner with the proper functioning of the legal system of the law and ...
Ablisar, M. (Madiasa) +3 more
core
Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2016 Hukum Pidana Indonesia pada dasarnya menganut "asas kesalahan" sebagai asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan ppidana. Namun, dalam perjalanan sejarah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang bedampak pula pada perkembangan kejahatan itu sendiri, asas kesalahan tidak lagi dapt digunakan ...
openaire +1 more source
KRIMINALISASI KEBIJAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA
UIR Law ReviewArtikel ini bertujuan untuk membahas tentang cara penyelesaian terhadap kriminalisasi kebijakan pejabat publik. Pada konteks demokratisasi, Kebijakan pejabat publik lebih dipandang sebagai proses pengakomodasian kehendak berbagai stakeholder dalam ...
Abdul Mutalib
doaj +1 more source
KEJAHATAN KERAH PUTIH (WHITE COLLAR CRIME) TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI SUMATERA UTARA
Jurnal Mercatoria, 2017 Pemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana Illegal logging disebabkan kegiatan illegal logging merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara berkelanjutan yang pada akhirnya berakibat dan ...
Muhammad R. Dayan +2 more
doaj
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PELAYARAN
Jurnal IUS, 2016 This research aims to analyze the corporate criminal liability and criminal system toward the corporation that carry out the shipping criminal action based on Law No. 17 Year 2008 about Shipping. The type of this research is a normative juridical research with the consideration that this research departs from the analysis of the legislation.
openaire +1 more source