Results 61 to 70 of about 116,282 (147)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KORPORASI

open access: yesJurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2014
<p>Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini, masih seputar pelaku orang-perseorangan seperti pegawai negeri, pejabat publik, anggota DPR, direksi dan pegawai perusahaan. Belum menyentuh orang perseorangan diluar individu, yang dikenal sebagai badan hukum atau korporasi.
openaire   +2 more sources

Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Koperasi

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
Penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman koperasi merupakan bentuk kejahatan siber yang mengancam hak privasi, keamanan ekonomi, serta kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan berbasis kerakyatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
Agus Stiawan Sudirman   +1 more
doaj   +1 more source

Kewarganegaraan dan Pertanggungjawaban Pidana

open access: yesAliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
This research examines issues related to citizenship and criminal responsibility in the context of international courts, with a focus on how these challenges influence law enforcement processes. Through a case study-based qualitative analysis approach and a review of recent literature, this research explores how dual citizenship, the political status ...
null Ahmad Muhamad Mustain Nasoha   +4 more
openaire   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM OTOBUS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG TERJADI PADA ANGKUTAN UMUM DIKAITKAN DENGAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

open access: yes, 2014
Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan sangat penting bagi perkembangan hidup masyarakat yang pemenuhannya harus menjamin hak dan kewajiban baik dari ...
PRADITHA J Y HSG
core  

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya dengan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP (Studi Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.)

open access: yes, 2018
Dewasa ini tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai sebuah bentuk kejahatan yang luar biasa. Dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa kendala terkait dengan pertanggungjawaban korporasi khususnya dalam tindak pidana korupsi.
Silalahi, Franklin Ignatius Avrinton
core  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN

open access: yesVaria Justicia, 2015
Main hakim sendiri memang fenomena yang sering ditemui di tengah masyarakat sebagaimana pemberitaan media baik media cetak maupun media televisi. Tempattempat seperti di pasar-pasar, terminal, kampung atau di tempat-tempat lainnya kerap diberitakan seorang pencopet, jambret atau perampok, luka-luka karena dihakimi massa, dan tragisnya tidak sedikit ...
Andrian Yoga Prantyanto, Heni Hendrawati
openaire   +2 more sources

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KECELAKAAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KETIDAKLAIKAN OPERASI SARANA KERETA API DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007

open access: yes, 2014
ABSTRAK PT. KAI sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian memiliki kewajiban untuk melakukan perawatan terhadap sarana kereta api.
NONA PRITA KIRANA
core  

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri)

open access: yes, 2014
Children are a gift from God the Almighty who always has to be kept for, in his inherent dignity, and rights as human beings that must be upheld.
Nasution, Eva Syahfitri
core  

PERTANGGUNGJAWABAN POLISI ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKANNYA MENURUT HUKUM PIDANA [PDF]

open access: yes, 2019
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tindak pidana menurut Hukum Pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tindak pidana menurut peraturan yang mengatur tentang
Wowor, Andre
core  

Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

open access: yesDialogia Iuridica, 2018
penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
Lalu Heru Sujamawardi
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy