KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU
Fiat Justisia, 2014 Penanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ...
Rinaldy Amirullah
doaj
Kewenangan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2016 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyidik Polri dalam tindak pidana pencucian uang dan bagaimana kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.
Makauli, N. H. (Noula)
core +1 more source
OPTIMALISASI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU [PDF]
ABSTRAK Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat penting dimana merupakan kejahatan luar biasa, institusi kejaksaan adalah institusi dengan tugas dan fungsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hal tersebut sebagaimana diatur ...
Edi Ermawan, NPM. 128412044_Hk Pidana
core
Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan
Fiat Justisia, 2014 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model penegakan hukum pidana dan faktor penghambat terhadap cybersex dan cyberporn sebagai delik susila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn dilakukan melalui ...
Dona Raisa Monica
doaj
KEDUDUKAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
Krtha Bhayangkara, 2018 Peradilan Pidana Indonesia menganut asas “Perlindungan atas harkat martabat manusia”. Jika dihubungkan dengan asas “Persamaan di muka hukum” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 KUHAP, maka KUHAP masih lebih condong menitikberatkan mengatur mengenai ...
Dwi Seno Wijanarko
doaj +1 more source
Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2015 Tindak pidana jabatan merupakan sebuah kejahatan yang sangat erat hubungannya dengan keuangan negara. Pejabat mempunyai peran yang strategis untuk melakukan korupsi lewat wewenang yang melekat pada jabatan itu.
Veranda, I. R. (Ivon)
core
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
ALQALAM, 2014 Civil law violation is a form of a crime that is subjected to a certain sentence. This violation conducted by a person who is qualified to be a responsible according to law. Legal responsibility formed to identify whether a person is guilty or not qualified to be judged for his violation.
openaire +2 more sources
Problematika Pidana Peringatan Sebagai Pidana Ringan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana
PAMPAS: Journal of Criminal LawThis study aims to analyze the warning penalty applied in Indonesian courts. In this study, the author analyzes the judge's considerations in imposing penalties in decision Number 12 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Sgn and decision Number 14 / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN Bks.
Trilestari, Dheliya +2 more
openaire +2 more sources
Kajian Tentang Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana [PDF]
, 2017 Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro, Aska Winarta Putra*
core
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2018 Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang tindak pidana perkosaan dalam tinjauan hukum pidana Indonesia. Pengaturan tentang tindak Pidana Perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP yang memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah tidak adanya kekerasan. Setiap unsur kekerasan adalah elemen yang
openaire +3 more sources