Results 61 to 70 of about 552 (113)
Jurnal Abdimas Sang Buana, 2020 Politik uang dalam penyelenggaraan pilkada merupakan salah satu permasalahan yang terus muncul. Pengawasan pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya sangat penting, tetapi memerlukan adanya partisipasi masyarakat secara efektif. Gerakan masyarakat antipolitik uang merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkan untuk berjalannya pilkada yang ...
openaire +2 more sources
Short text topic modelling approaches in the context of big data: taxonomy, survey, and analysis. [PDF]
Artif Intell Rev, 2023 Murshed BAH +5 more
europepmc +1 more source
Jurnal TransformativePenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, menggunakan pendekatan Tipe Strategi Kotten dan Analisis SWOT.
Nofita Safitry, Ahmad Fajar Rahmatullah
doaj +1 more source
, 2020 Pilkada, 9 Desember 2020 dibayang-bayangi penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pilkada Bupati/Walikota dan Gubernur di berbagai daerah dibarengi ketakutan klaster baru pilkada. Apalagi grafik warga terkonfirmasi positif menunjukkan trend yang selalu naik.
openaire +1 more source
MENINJAU ULANG SISTEM PILKADA LANGSUNG: MASUKAN UNTUK PILKADA LANGSUNG BERKUALITAS
Politika: Jurnal Ilmu Politik, 2013 Abstract Governors/bupaties/mayors had previously been elected by DPRDs, but a 2004 law on regional elections mandated that they be elected through direct popular vote. In practice, under that system raising widespread skepticism caused by some problems as such, holding direct elections have been too costly, high violations and conflicts, and ...
openaire +1 more source
STUDI DINAMIKA MEKANISME PILKADA DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN MEKANISME PILKADA NEGARA LAINNYA
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2015 Frasa ” dipilih secara demokratis ” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 selalu ditafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Untuk memahami tafsiran sesungguhnya, tulisan ini akan membahas mengenai tafsiran ketentuan tersebut terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah, disamping itu akan dibahas ...
openaire +2 more sources
Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Papua: Problematika, Solusi, dan Reformasi
Jurnal KonstitusiPilkada langsung di Papua sering menghadapi masalah serius seperti konflik sosial, kecurangan, dan sengketa hasil yang berujung pada pemungutan suara ulang.
Saiful Anwar +2 more
doaj +1 more source
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE 2015/ 2020 ( STUDI POLITIK HUKUM CALON TUNGGAL )
Varia Justicia, 2016 Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) merupakan proses kedaulatan rakyat ditingkat lokal yang diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan hak konstitusional seluruh warga ...
Hardiyanto Hardiyanto +2 more
doaj
Birokrat dan Pilkada: Motif Pencalonan Birokrat dalam Pilkada Lombok Tengah Tahun 2020
SospolPenelitian ini menganalisis atau mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan birokrat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala pada pilkada lombok tengah tahun 2020. Fenomena maraknya para birokrat mengundurkan diri dari jabatannya untuk menjadi kandidat dalam Pilkada di Lombok Tengah tahun 2020 menarik untuk diteliti.
Aditya Suprayatma, Nurul Nurhandjati
openaire +1 more source
ELEKTABILITAS PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILUKADA DI PAPUA BARAT TAHUN 2013
Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015 This paper wants to strengthen the general argument has been that the image of political parties less able to explain the results of the victory of candidates promoted by political parties, but the capabilities of personal and political network of ...
Fitriani Sari Handayani
doaj