Results 81 to 90 of about 552 (113)
Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi
This article asses the implication of direct local executive election ('Pilkada Langsung') toward deepining democracy in Indonesia. Based on rapid appraisal study on the first wave of 'Pilkada Langsung' in Indonesia during 2005, this paper argues that the free, fair and non violence process in the series of 'Pilkada Langsung' to some extent indicates a
openaire +2 more sources
Some of the next articles are maybe not open access.
Related searches:
Related searches:
2023
Buku ini kaya dengan konsep dan data lapangan. Jika selama ini tulisan Pilkada berkasus tunggal, buku ini menampilkan multikasus. Ada 6 Kabupaten/Kota yang menjadi fokus kajian karena memiliki kesamaan. Misalnya, Kabupaten Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Malang petahana dikalahkan.
Muhtar Haboddin, Ahmad Imron Rozuli
openaire +1 more source
Buku ini kaya dengan konsep dan data lapangan. Jika selama ini tulisan Pilkada berkasus tunggal, buku ini menampilkan multikasus. Ada 6 Kabupaten/Kota yang menjadi fokus kajian karena memiliki kesamaan. Misalnya, Kabupaten Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Malang petahana dikalahkan.
Muhtar Haboddin, Ahmad Imron Rozuli
openaire +1 more source
Perlindungan Hak Kotak Kosong pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Pilkada
Jurnal Konstitusi dan DemokrasiSimultaneous elections in 2024 will be held as a whole, both legislative and executive. The implementation of Regional Head Elections, namely Governors, Mayors and Regents, has created its own phenomenon. This is due to the lack of political participation such as fat coalitions which result in the presence of the majority of single candidates in ...
openaire +1 more source
2022
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 (tentang pemilihan umum gubernur, bupati dan walikota), dimana  berdasarkan putusan MK tersebut memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, telah ...
openaire +1 more source
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 (tentang pemilihan umum gubernur, bupati dan walikota), dimana  berdasarkan putusan MK tersebut memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, telah ...
openaire +1 more source
Advances in social science, education and humanities research, 2022
Cecep Darmawan, Prayoga Bestari
exaly
Cecep Darmawan, Prayoga Bestari
exaly
Pilkada: Political Marketingatau Marketing Mix? (Studi Kasus pada PILKADA 2006 Salatiga)
2012The existence of PILKADA nowadays is really connected with election of people representation even with presidential election. Since, the meaning of PILKADA is an election to vote people representation. Yet, the phenomena of PILKADA itself describe as political marketing, which is to put marketing concepts into politics in order to reach or win vote ...
openaire +1 more source

