Results 11 to 20 of about 13,642 (133)

Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak [PDF]

open access: yesJurnal Transformative, 2017
Artikel ini mengangkat cara kerja politik kekeluargaan dalam pilkada serentak di Indonesia. Politik keluarga semakin mengental dalam beberapa terakhir dalam konteks pemilihan kepala daerah.
Muhtar Haboddin
doaj   +4 more sources

Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015

open access: yesPolitik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2016
This study was carried out to evaluate the enforcement of the first direct district heads election in 2015, in order to promote the quality of democracy. This study applied qualitative method.
Pangi Syarwi Chaniago
doaj   +3 more sources

EVALUASI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 [PDF]

open access: yesJurnal Manajemen Terapan dan Keuangan
Pilkada serentak menjadi fenomena yang semakin umum dalam sistem demokrasi di berbagai negara. Evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada serentak menjadi krusial dalam memperkuat integritas pemilihan umum. Dalam jurnal ini, kami mengeksplorasi berbagai metode evaluasi yang digunakan dalam memeriksa pelaksanaan pilkada serentak dan dampaknya terhadap ...
Anggraini, Diah, Perdana, Aditya
openaire   +3 more sources

MENTORING PEMBUATAN LAPORAN DANA KAMPANYE PILKADA SERENTAK

open access: yesBuletin Udayana Mengabdi, 2017
Tujuan pengabdian pada masyarakat ini yaitu memberikan mentoring kepada partai politik yang akan mengikuti pilkada serentak. Pilkada serentak merupakan penerapan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
Gayatri Gayatri   +3 more
doaj   +1 more source

Pilkada Serentak melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945

open access: yesPolitik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2016
Unison in the succeeding organized the elections after December 9, 2015 as part of efforts to strengthen electoral democracy, Indonesia faced with the challenges of building a democratic substance.
Mokhamad Abdul Aziz
doaj   +3 more sources

Representasi Politik Perempuan dalam Pilkada Serentak 2015 fi Indonesia

open access: yesJurnal Review Politik, 2016
This paper examines the political representation of women in Simultaneous Regional Elections which was held in 2015. The research focuses on how the representation of women in executive nomination (Regent/Mayor and Deputy Regent/Deputy Mayor) in ...
Ahmad Sholikin
doaj   +2 more sources

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU/PILKADA ELEKTRONIK PADA PEMILU/PILKADA SERENTAK 2024

open access: yesVARIA HUKUM, 2023
ABSTRACTElection criminal provisions regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections only cover 80 articles of election crimes and do not comprehensively regulate election criminal acts in the electronic field for all applications to be used in the 2024 Election.
Redi Pirmansyah   +2 more
openaire   +1 more source

SUMBER DAYA ALAM DALAM PUSARAN PILKADA SERENTAK

open access: yesKEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022
Demokrasi di Indonesia telah berkembang menjadi “industri politik” yang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk berinvestasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi tingginya biaya Pilkada langsung yang harus di keluarkan oleh kandidat untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada, sehingga menjadi pintu masuk para cukong politik untuk mencari ...
Semuel Risal   +2 more
openaire   +1 more source

Pilkada Serentak di Masa Pendemi Covid-19

open access: yesJournal of Politics and Policy, 2023
This study aims to explain the political marketing strategy used by the candidate pair Andreas Paru and Raymundus Bena or the AP-RB in winning the 2020 simultaneous regional elections in Ngada Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive type that aims to describe the winning strategy obtained during the covid-19 pandemic.
Apolinaris Wateng Due, Akhmad Syafruddin
openaire   +1 more source

Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024

open access: yesJournal of Government and Politics (JGOP), 2022
Melalui Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016, diputuskan peniadaan penyelenggaraan pilkada bagi daerah-daerah yang seharusnya melakukan pemilihan pada 2022 dan 2023. Pembatalan Revisi Undang-Undang memberikan konsekuensi apabila 101 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2022 dan 171 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2023 maka akan terjadi kekosongan ...
Syafruddin Syafruddin, Siti Hasanah
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy