Results 11 to 20 of about 13,642 (133)
Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak [PDF]
Artikel ini mengangkat cara kerja politik kekeluargaan dalam pilkada serentak di Indonesia. Politik keluarga semakin mengental dalam beberapa terakhir dalam konteks pemilihan kepala daerah.
Muhtar Haboddin
doaj +4 more sources
Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015
This study was carried out to evaluate the enforcement of the first direct district heads election in 2015, in order to promote the quality of democracy. This study applied qualitative method.
Pangi Syarwi Chaniago
doaj +3 more sources
EVALUASI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 [PDF]
Pilkada serentak menjadi fenomena yang semakin umum dalam sistem demokrasi di berbagai negara. Evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada serentak menjadi krusial dalam memperkuat integritas pemilihan umum. Dalam jurnal ini, kami mengeksplorasi berbagai metode evaluasi yang digunakan dalam memeriksa pelaksanaan pilkada serentak dan dampaknya terhadap ...
Anggraini, Diah, Perdana, Aditya
openaire +3 more sources
MENTORING PEMBUATAN LAPORAN DANA KAMPANYE PILKADA SERENTAK
Tujuan pengabdian pada masyarakat ini yaitu memberikan mentoring kepada partai politik yang akan mengikuti pilkada serentak. Pilkada serentak merupakan penerapan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
Gayatri Gayatri +3 more
doaj +1 more source
Unison in the succeeding organized the elections after December 9, 2015 as part of efforts to strengthen electoral democracy, Indonesia faced with the challenges of building a democratic substance.
Mokhamad Abdul Aziz
doaj +3 more sources
Representasi Politik Perempuan dalam Pilkada Serentak 2015 fi Indonesia
This paper examines the political representation of women in Simultaneous Regional Elections which was held in 2015. The research focuses on how the representation of women in executive nomination (Regent/Mayor and Deputy Regent/Deputy Mayor) in ...
Ahmad Sholikin
doaj +2 more sources
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU/PILKADA ELEKTRONIK PADA PEMILU/PILKADA SERENTAK 2024
ABSTRACTElection criminal provisions regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections only cover 80 articles of election crimes and do not comprehensively regulate election criminal acts in the electronic field for all applications to be used in the 2024 Election.
Redi Pirmansyah +2 more
openaire +1 more source
SUMBER DAYA ALAM DALAM PUSARAN PILKADA SERENTAK
Demokrasi di Indonesia telah berkembang menjadi “industri politik” yang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk berinvestasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi tingginya biaya Pilkada langsung yang harus di keluarkan oleh kandidat untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada, sehingga menjadi pintu masuk para cukong politik untuk mencari ...
Semuel Risal +2 more
openaire +1 more source
Pilkada Serentak di Masa Pendemi Covid-19
This study aims to explain the political marketing strategy used by the candidate pair Andreas Paru and Raymundus Bena or the AP-RB in winning the 2020 simultaneous regional elections in Ngada Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive type that aims to describe the winning strategy obtained during the covid-19 pandemic.
Apolinaris Wateng Due, Akhmad Syafruddin
openaire +1 more source
Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024
Melalui Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016, diputuskan peniadaan penyelenggaraan pilkada bagi daerah-daerah yang seharusnya melakukan pemilihan pada 2022 dan 2023. Pembatalan Revisi Undang-Undang memberikan konsekuensi apabila 101 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2022 dan 171 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2023 maka akan terjadi kekosongan ...
Syafruddin Syafruddin, Siti Hasanah
openaire +1 more source

