Results 21 to 30 of about 1,031 (142)

DEMOKRATISASI CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

open access: yesRechtIdee, 2021
Berdasarkan landasan filosofis tujuan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yaitu tercapainya nilai demokrasi yang berkelanjutan yakni proses partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
Kharis Syahrial Alif Mamonto   +1 more
doaj   +1 more source

Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19

open access: yesJurnal Transformative, 2021
Artikel ini bertujuan mengeksplorasi apakah pandemi corona virus disease 2019 berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pilkada? Jawaban atas pertanyaan tersebut dieksplorasi melalui tiga fokus: dinamika kebijakan, tata kelola penyelenggaraan, dan partisipasi
Agus Agus   +3 more
doaj   +1 more source

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU/PILKADA ELEKTRONIK PADA PEMILU/PILKADA SERENTAK 2024

open access: yesVARIA HUKUM, 2023
ABSTRACTElection criminal provisions regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections only cover 80 articles of election crimes and do not comprehensively regulate election criminal acts in the electronic field for all applications to be used in the 2024 Election.
Redi Pirmansyah   +2 more
openaire   +1 more source

SUMBER DAYA ALAM DALAM PUSARAN PILKADA SERENTAK

open access: yesKEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022
Demokrasi di Indonesia telah berkembang menjadi “industri politik” yang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk berinvestasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi tingginya biaya Pilkada langsung yang harus di keluarkan oleh kandidat untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada, sehingga menjadi pintu masuk para cukong politik untuk mencari ...
Semuel Risal   +2 more
openaire   +1 more source

PILKADA SERENTAK DARI PERSPEKTIF KONFLIK [PDF]

open access: yesMedia Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2019
This article discusses simultaneous local elections from a conflict perspective. The process of democracy (electoral), conflict is a necessity because every individual or social group has different interests, understandings, and values. Conflict is relatively easy to come from more complex social bases.
openaire   +1 more source

EVALUASI KAMPANYE PILKADA SERENTAK PADA MASA PANDEMI COVID-19

open access: yesJurnal Hukum Samudra Keadilan, 2021
This article is an evaluation to campaign rules of regional election 2020 during Pandemic Covid-19 which are many violations of health protocol. Two question will be answered are: 1) how is the legal basis of campaign regional election 2020 during pandemic?
Ahmad Syarifudin   +3 more
openaire   +3 more sources

Pilkada Serentak di Masa Pendemi Covid-19

open access: yesJournal of Politics and Policy, 2023
This study aims to explain the political marketing strategy used by the candidate pair Andreas Paru and Raymundus Bena or the AP-RB in winning the 2020 simultaneous regional elections in Ngada Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive type that aims to describe the winning strategy obtained during the covid-19 pandemic.
Apolinaris Wateng Due, Akhmad Syafruddin
openaire   +1 more source

Demokrasi di Tengah Pandemi COVID-19

open access: yesNakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022
Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung meskipun kesehatan nasional menjadi ancaman.
Alexsander Yandra   +2 more
doaj   +3 more sources

Analisis Penyebaran Kampanye Hitam (Black Campaign) Pilkada Jember Melalui Media Sosial Facebook

open access: yesCalathu, 2021
Setelah mengalami penundaan karena pandemi Covid-19, Pilkada serentak dilaksanakan Rabu, 9 Desember 2020 yang melibatkan 270 daerah di seluruh Indonesia.
Suyono Suyono
doaj   +1 more source

Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024

open access: yesJournal of Government and Politics (JGOP), 2022
Melalui Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016, diputuskan peniadaan penyelenggaraan pilkada bagi daerah-daerah yang seharusnya melakukan pemilihan pada 2022 dan 2023. Pembatalan Revisi Undang-Undang memberikan konsekuensi apabila 101 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2022 dan 171 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2023 maka akan terjadi kekosongan ...
Syafruddin Syafruddin, Siti Hasanah
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy