Results 11 to 20 of about 229,316 (146)

Analisis Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

open access: yesJAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik), 2022
One indication of the low quality of civil servants is the existence of disciplinary violations within the West Kotawaringin Regency Government. Constraints faced by a Civil Servant in the application of Civil Servant discipline are the lack of strict ...
Sofia Adyani   +2 more
doaj   +1 more source

QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG: POTRET PILKADA SERENTAK 2020 DI PROVINSI JAWA TENGAH

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2022
Pilkada 2020 di Provinsi Jawa Tengah menyisakan persoalan politik uang. Namun, setelah ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kasusnya tidak dapat dilanjut ke tahap penyidikan karena kekurangan bukti, tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, dan ...
Amalia Diamantina, Lita Tyesta ALW
doaj   +1 more source

MENGHINDARI ROLE THEORY DALAM PEMBENARAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU WAKIL BUPATI

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2023
Penelitian bertujuan melihat peran-peran politik dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) yang berpotensi tidak dapat disalahkan oleh aturan hukum. Bukti tersebut terjadi pada tahun 2020 untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati. Politik figuran diperankan
Sarip Sarip, Diana Fitriana
doaj   +1 more source

Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan dengan UUD 1945 sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
Tulisan ini hendak melakukan analisis yuridis terhadap hubungan antara Partai Politik dan Organisasi Sayap Parpol-nya (OSP). Hubungan dimaksud adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran oleh organisasi sayap parpol ...
Ibnu Sina Chandranegara   +1 more
doaj   +1 more source

Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Politik di Daerah sebagai Upaya Pemenuhan Kepastian Hukum Partai Politik

open access: yesVerfassung, 2023
Pengesahan kepengurusan partai politik di tingkat daerah disahkan berdasarkan surat keputusan partai politik di tingkat pusat. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum.
Ahmad Gelora Mahardika
doaj   +1 more source

Decent Housing Rights Handling Related to Backlog during Covid-19 Pandemic: Samarinda City Case Study

open access: yesJurnal HAM, 2022
Backlog issues were the main problems during the pandemic. Samarinda City Government istrying to overcome this by presenting affordable housing with the concept of the welfare state (wohlfahrtsstaat).
Rina Elsa Rizkiana, Michael Gerry
doaj   +1 more source

INTERRELASI PEMBANGUNAN HUKUM DAN POLITIK MENUJU TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MODERN DAN DEMOKRATIS

open access: yesAl-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2006
Hukum dan politik mempunyai hubungan erat yang tidak terpisahkan. Hukum merupakan produk politik sedangkan politik terbentuk karena berpegang pada hukum. Semua itu diwujudkan untuk mengatur tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Erie Hariyanto
doaj   +1 more source

PERAN PENDAMPING PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KENDAL

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2023
Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) merupakan salah satu kasus migran yang terjadi di Kabupaten Kendal. Pendamping migran menjadi jembatan dalam memberikan pendampingan bagi pekerja migran perempuan.
Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah   +4 more
doaj   +1 more source

Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi [PDF]

open access: yes, 2011
Abstak: Semenjak Indonesia merdeka hingga reformasi bangsa Indonesia belum memiliki sistem hukum yang murni bersumber dari nialai-nilai sosial budaya bangas Indonesia sendiri tetapi memanfaatkan peraturan Perundang-undangan peninggalan pemerintah ...
Frenki, F. (Frenki)
core   +2 more sources

HUKUM POLITIK AGRARIA

open access: yesCOURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 2023
Tujuan kajian hukum ini adalah untuk menemukan sejarah kait-mengkait mengenai nilai ekonomi tanah dalam undang-undang pertanian nasional. Studi ini menggunakan metode kajian pustaka dengan memanfaatkan literature dan kesejarahan pertanahan di Indonesia.
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy