Results 11 to 20 of about 88 (84)
Jurnal Ilmiah Gema Perencana, 2023 Makalah kebijakan ini menguraikan tentang pengaruh belanja jasa profesi dan transpor penghulu di KUA Kecamatan, khususnya dalam layanan pernikahan di luar kantor terhadap beban kinerja dan anggaran pada Ditjen Bimas Islam.
Hastomo Aji
doaj +1 more source
Jurnal Idea Hukum, 2023 Tujuan penelitian ini menganalisis efektivitas pemberian remisi secara online dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dan nenganalisis kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberian remisi secara online terhadap ...
Bima Ganesha Widyadarma
doaj +1 more source
Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Jurnal USM Law Review, 2023 The purpose of the research conducted is to find out and analyze the juridical study of corruption crimes in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and the ideal concept pursued by the government as an anti ...
Kukuh Sudarmanto +2 more
doaj +1 more source
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)
Jurnal Preferensi Hukum, 2020 In the community, it is often heard about illegal fees which are a form of criminal act. This study aims to determine the regulation of illegal levies (Pungli) based on Regional Regulation No. 8/2010 concerning levies, creations and sports and to determine the imposition of criminal sanctions against perpetrators who commit illegal extortion (Pungli ...
I Wayan Arsa Yogi Wiguna +2 more
openaire +2 more sources
, 2020 Ir. Joko Widodo, presiden Indonesia ke-tujuh menandatangani Perpres No. 87Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Di hari yang sama,Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly juga membuat undang-undang yangsama mengenai hal tersebut (Yozami, 2016: p.1).
Fatkhul Mubin, Khoiruddin Jamil
openaire +2 more sources
Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer, 2017 Sebagai upaya membantu pemerintah untuk mengurangi terjadinya pungutan liar (Pungli) khusunya di Kabupaten Kudus dan mengoptimalkan kinerja tim saber pungli.
Arsya Yoga Pratama +2 more
doaj +1 more source
Sanksi Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pungutan Liar
Jurnal Preferensi Hukum, 2020 Illegal levies commonly known as extortion are generally carried out by unscrupulous employees from an agency and even by unscrupulous officers, including police officers. The police officers who are tasked with protecting and protecting the public should not commit such illegal payments.
I Putu Gede Budihartawan +2 more
openaire +2 more sources
Jurnal Teknologi Informatika & Komputer, 2017 Seiring banyaknya kasus pemungutan liar yang terjadi di masyarakat, maka diperlukan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada Kemenkopolhukam, khususnya di wilayah Jakarta.
Ependi Ependi, Fadhlan Muharom
doaj +1 more source
Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 2020 Illegal charges are unofficial charges and have no legal basis, thereforethey are called illegal fees. In illegal levies, the criminal offenses that have beenimposed have no clear rules. In the absence of clear rules on illegal levies, this willlead to the problem of criminal law itself, especially regarding the issue of criminalliability.
openaire +1 more source
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan Peran Unit Pemberantasan Pungli Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini pertama bagaiman peran Unit Pemberantasan Pungli dan apa ...
Nizar Apriansyah
doaj +1 more source