Results 101 to 110 of about 23,264 (122)

Legacy of Death: How Colonial and Socio-Cultural Factors Support Capital Punishment in Indonesia. [PDF]

Crit Criminol
Rizzelli L.
europepmc   +1 more source

Delik perzinaan dalam RUU KUHP tahun 2012 dan rancangan qanun jinayah Aceh tahun 2009

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep Zina dalam RUU KUHP tahun 2012, konsep Zina dalam Rancangan Qanun Jinayah Aceh tahun 2009, dan juga untuk mengetahui perbandingan pengaturan delik Zina dalam RUU KUHP tahun 2012 dengan Rancangan ...
Maslahatun Nisa
core  

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Peneyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif RUU KUHP

Jurnal Yusthika Mahasaraswati, 2021
Indonesia is a legal state with Pancasila as the basis of the state, the very dynamic legal developments in Indonesia encourage the creation of a new Criminal Code, considering that the current Criminal Code is very old, so that reforms are needed from all sides to meet the needs of the people.
null I Wayan Wahyu Wira Udytama, null Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, null I Gusti Ngurah Anom   +2 more
exaly   +2 more sources

PERBANDINGAN KUHP DENGAN RUU KUHP EKSEKUSI TERPIDANA MATI DI INDONESIA DALAM TEORI KEPASTIAN HUKUM [PDF]

Abstrak Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) untuk melakukan kodifikasi keseluruhan ketentuan pidana, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran berat HAM, ditandai dengan ketidak-konsistenan antara rumusan yang diatur dengan standar dalam sejumlah instrumen hukum.
Hanafi , Reizha, Febianto, Edwin
openaire   +2 more sources

TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP DAN RUU KUHP SERTA PERSOALAN KEBERPIHAKAN TERHADAP PEREMPUAN [PDF]

, 2016
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP dan bagaimana keberadaan tindak pidana kesusilaan dan keberpihakan terhadap perempuan dalam RUU KUHP.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1.
Lumingkewas, F. (Firgie)
core   +4 more sources

Kompilasi Delik Adat Dalam Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) [PDF]

Jurnal Yustitia, 2022
Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dipenuhi dengan pro dan kontra terkait ketentuan yang diatur didalamnya. Salah satu yang menjadi perdebatan dari RUU KUHP adalah upaya pengaturan hukum yang hidup dalam
Putu Chandra Kinandana Kayuan
exaly   +2 more sources

Institutional Readiness for Indonesia’s Criminal Procedure Reform Under RUU KUHP

Advances in Public Law and Policy
Purpose: This study aims to analyze the readiness of Indonesia’s judicial institutions–courts, prosecutors, and police–in implementing the Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), which has been enacted as UU No. 1 Tahun 2023 concerning the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, as well as the upcoming Draft Kitab Undang-Undang ...
Dihqan, Abdul Basit
openaire   +2 more sources

Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (Tinjauan Terhadap RUU KUHP) [PDF]

, 2022
ABSTRAK Nur Ica Safitri, 2022. “Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (RUU KUHP).” Skripsi Hukum Tata Negara Syariah Institut Agama Islam Negeri Palop. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Firmansyah. Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia (RUU KUHP).
SAFITRI, NUR ICA
openaire   +1 more source

LARANGAN HOMOSEKSUAL DALAM PASAL 292 KUHP DAN PASAL 494 RUU-KUHP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM [PDF]

, 2017
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pidana Islam menginterpretasi larangan homoseksual menurut Pasal 292 KUHP dan Pasal 494 RUU-KUHP dan bagaimana sanksi hukum bagi homoseksual menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Hukum Islam).  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Sibli, Nurlita
openaire   +3 more sources

Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi [PDF]

, 2018
Social phenomenon called corruption is the reality of human behavior in social interaction that is considered deviant, and endangering society and state. Corruption as a form of extraordinary crime that is very detrimental to the people, the idea to weaken the Corruption Eradication Commission (KPK), one of them by incorporating the Corruption Act ...
Arliman S, larensius, larensius Arliman S   +1 more
openaire   +3 more sources