Results 81 to 90 of about 23,264 (122)

ANALISIS PESAN POLITIK PERGERAKAN MAHASISWA DALAM MENOLAK REVISI RUU KUHP DAN UU KPK ANALISIS PESAN POLITIK PERGERAKAN MAHASISWA DALAM MENOLAK REVISI RUU KUHP DAN UU KPK

open access: yes, 2020
Gerakan mahasiswa kembali mengisi ruang-ruang jalanan, yang lima tahun terkahir nyaris tidak terlihat gerakannya, hal ini menandakan mahasiwa kembali bangkit dari tidurnya. Aksi demonstrasi mahasiswa terjadi secara masif di Indonesia, menuntut dibatalkannya RUU KPK menjadi undang-undang dan membatatalkan RUU KUHP. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk
openaire   +1 more source

ANALISIS REAKSI PASAR MODAL ATAS PERISTIWA DEMONSTRASI PENOLAKAN RUU KUHP (Studi Kasus Pada Indeks LQ45) [PDF]

open access: yes, 2020
The purpose of this research is to analyze the reactions of the Indonesian capital market to the demonstration of the rejection of RUU KUHP. This research uses indicators of abnormal return and trading volume activity.
, Dra. Mabruroh, M.M.   +1 more
core   +1 more source

TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM PROPAGANDA PADA AKSI DEMONSTRASI PENOLAKAN PASAL-PASAL RUU KUHP OLEH MAHASISWA [PDF]

open access: yes, 2020
ABSTRAK Midiawati, 1610723002. “Tindak Tutur Ilokusi dalam Propaganda pada Aksi Demonstrasi Penolakan Pasal-Pasal RUU KUHP oleh Mahasiswa. Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Pembimbing I, Dr. Aslinda, M.
Midiawati, Midiawati
core   +1 more source

Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan

open access: yesFiat Justisia, 2014
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model penegakan hukum pidana dan faktor penghambat terhadap cybersex dan cyberporn sebagai delik susila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn dilakukan melalui ...
Dona Raisa Monica
doaj  

Prinsip Pembuktian Terbalik dalam RUU Perampasan Aset dengan Pendekatan Unexplained Wealth di Indonesia

open access: yesIkatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law Journal
Korupsi di Indonesia kini telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa yang kompleks karena melibatkan aktor individu maupun korporasi, sehingga tidak hanya meruntuhkan kepercayaan publik tetapi juga mengakibatkan kerugian negara yang eskalasinya ...
Muhamad Naufal Aulia Azmi   +1 more
doaj   +1 more source

Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan Pemidanaan Dalam RUU KUHP

open access: yesJurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2006
The tendency of criminal regulation and punishment in the Criminai Cocfe Draft more emphasize to the relative theory than other theories. Nevertheless, the imprisonment sanction still becomes the priority, and the great sanction is imposed to the crime appointed to the state which is greater than crime to the religion.
openaire   +2 more sources

Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
Pembuktian Tindak Pidana Seksual melalui Sistim Peradilan Pidana sering menghadapi kendala karena sulit adanya saksi karena dilakukan di wilayah privat. Kekerasan seksual menimbulkan berbagai luka pada korban, trauma yang lama yang dialami korban, malu,
Efren Nova
doaj   +1 more source

Analisis perbedaan abnormal return 10 hari sebelum dan 10 hari setelah peristiwa demonstrasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada saham perusahaan LQ-45 yang terdaftar di bursa efek Indonesia

open access: yes, 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return pada periode sebelum dan sesudah peristiwa aksi demo RUU KUHP tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.
Debi Septiani, (NIM. 3021611021)
core  

EKSISTENSI HUKUM DELIK ADAT DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI MALUKU TENGAH

open access: yesMimbar Hukum, 2012
This research studies the Sasi traditional value in the Maluku Tengah adat community and investigates its possible role in reshaping and renewing Indonesian national criminal law.
Reimon Supusesa
doaj  

Home - About - Disclaimer - Privacy