Results 71 to 80 of about 23,264 (122)

Objektivitas berita dalam pemberitan RUU KUHP : Studi deskriptif objektivitas pemberitaan penolakan RUU KUHP pada Ayobandung.com [PDF]

, 2020
Media Ayobandung.com ini telah didukung oleh pihak Google untuk memberitakan berita lokal Bandung hingga tahap RW. Tak dapat dipungkiri bahwa media online khusunya Ayobandung.com pun mengandalkan kecepatan dalam mempublish suatu berita. Dengan adanya adu
putri, regina rizkia
core   +1 more source

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MEMPERTAHANKAN JENIS PIDANA MATI (STUDI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI MUTILASI KORBAN)

Jurnal Magister Hukum Udayana, 2015
The research was policy of criminal law maintains kind of death penalty (the case study of plan murder while mutilates the victim), aims to describe and analyze the existence of the death penalty to the crime of plan murder.
A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi
doaj   +1 more source

Analisis Tindak Tutur dalam Poster-poster Mahasiswa Pada Aksi Demo Tolak RUU KUHP dan KPK di Purwokerto [PDF]

, 2020
Skripsi ini berjudul “Analisis Tindak Tutur dalam Poster-poster Mahasiswa Pada Aksi Demo Tolak RUU KUHP dan KPK di Purwokerto”. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana tindak tutur yang terdapat pada poster-poster aksi demo ...
FATIHA, Annisa Nur
core  

Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila

Journal of Law and Legal Reform
The government is trying to reform national law in the field of criminal law by drafting a Criminal Code Bill (RUU KUHP) to replace Wetboek van Strafrecht.
Aris Hardinanto, Barda Nawawi Arief, Joko Setiyono, Zico Junius Fernando, Nahdiya Sabrina   +4 more
doaj   +1 more source

CHALLENGES TO THE ENACTMENT OF THE ELIMINATION OF SEXUAL VIOLENCE BILL

Humanisma: Journal of Gender Studies, 2019
Indonesia currently has only one criminal law, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), which was enacted and inherited from our colonial government. There has been an effort to amend this law but up until now the amendment of this law is not enacted yet.
Nina Nurmila
doaj   +1 more source

Perbandingan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP [PDF]

, 2011
Pembaharuan terhadap hukum pidana nasional yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang ada di Indonesia merupakan sebuah kebutuhan mutlak diperlukan saat ini.
Indraqsho, Haryo
core  

Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. [PDF]

F1000Res, 2023
Wahyuningroem SL, Sirait R, Uljanatunnisa U, Heryadi D.   +3 more
europepmc   +1 more source

Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi dalam Proses Penyidikan (the existence of judge commissioner And the transparency of the process of investigation)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
Criminal Procedure Code in the document asserted that the defendant-formation-convict defendant as a “Seeker of Justice”, then the suspect-defendant-convict get the attention and protection of the law by setting the portion of his or her rights are quite
Muhaimin Muhaimin
doaj   +1 more source

Analysis of User Sentiment of Twitter to Draft KUHP

, 2020
Twitter is one of social media where its user can share many responses for a phenomenon through a tweet. This research used 5000 tweets from Twitter users in Bahasa Indonesia with keyword “RUU KUHP(Draft Law of KUHP)” from 16th of September until 22nd of
Yoshida Fatima, Danty Welmin, Nooraeni, Rani, Ramadhani, Sekar Ayu, Destanto, Muhammad Rizqi, Kusuma, Wisnu Adi, Cahyaningrum, Nawang Indah, Nawang Indah Cahyaningrum, Danty Welmin Yoshida Fatima, Sekar Ayu Ramadhani, Muhammad Rizqi Destanto, Wisnu Adi Kusuma, Rani Nooraeni   +11 more
core   +1 more source

Harmonisasi Hukum Pidana Adat Masyarakat Baduy dengan Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP)

de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2020
Hukum adat terutama hukum pidana adat harus dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembentukan hukum pidana nasional. Karena dalam hukum pidana adat mengandung nilai-nilai yang dapat menjiwai hukum pidana nasional diantara hukum pidana adat itu dan masih eksis sampai saat ini yaitu hukum pidana adat masyarakat Baduy.
openaire   +2 more sources