Results 51 to 60 of about 23,264 (122)
Kanun, 2018 Artikel ini ingin menjawab bagaimana tindak pidana korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana di Indonesia menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ikka Puspitasari, Erdiana Devintawati
doaj +1 more source
EKSISTENSI MAQÀSHID AL-SYARÌ’AH DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Istinbath, 2017 : This paper examines maqashid al-shariah in the Indonesian penal law reform. Building on the theory of existence and maqashid al-shariah, this normative legal study explores elements and values of Islamic law within the national law.
Zul Anwar Ajim Harahap
doaj +1 more source
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA: PENGKAJIAN ASAS, NORMA, TEORI, PRAKTIK DAN PROSEDURNYA
Jurnal Litigasi, 2016 Eksistensi hukum pidana adat Indonesia dikaji dari perspektif normatif (ius constitutum) diatur Pasal 18 B UUD 1945 hasil Amandemen, Pasal 1, Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1 Drt tahun 1951, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU ...
Lilik Mulyadi
doaj +1 more source
Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023 Latar belakang munculnya pasal santet ialah dikarenakan santet diindonesia sendiri diakui dan juga dipercaya keberadaanya ditengah- tengah masyarakat dan menimbulkan keresahan namun tidak dapat diberantas oleh hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya.
Endri Endri +7 more
openaire +1 more source
Persepsi Milenial Kab. Asahan Terhadap Demokrasi Dan Kebijakan Hukum Pemerintahan Joko Widodo (Studi Terhadap RUU KUHP) [PDF]
, 2021 Indonesia adalah negara demokrasi dimana rakyat berhak menyalurkan suara dalam pemerintahannya.Demonstrasi sudah tidak asing lagi bahkan menjadi ciri khas dari negara dengan sistem demokrasi.
Triani, Triani
core +1 more source
Asy-Syari'ah, 2022 : The practice of marital rape or known as marital rape is a discussion that is often considered a contradictio in terminis which is interpreted as a combination of contradictory words, because currently rape is limited outside marriage. Rape in marriage
Litya Surisdani Anggraeniko +2 more
doaj +1 more source
Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP
Equivalent : Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi, 2021 Perbuatan kumpul kebo atau samen leven yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu perbuatan yang menyimpang dan merusak moral generasi anak bangsa. Perilaku kumpul kebo dinilai tidak sesuai dengan norma, adat istiadat dan agama, terlebih lagi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi kesopanan dan agama.
openaire +2 more sources
Digital social movement: Using social media to reject Indonesia's draft criminal code (RUU KUHP)
Digital Theory, Culture & Society, 2023 This research tries to explore the use of social media as part of the digital social movement to reject the draft Indonesian Penal Code (RUU KUHP). In this case, social media were used in different social movements. This research uses a qualitative approach to know what kind of value of the phenomena. This research uses analysis Q-DAS (Qualitative Data
Diana Michel +3 more
openaire +1 more source
EVENT STUDY PENOLAKAN RUU KUHP TERHADAP JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) [PDF]
, 2020 This study aims to examine market efficiency against the rejection of the RUU KUHP bill that occurred on September 24, 2019, which was measured using the variable abnormal return and trading volume activity. The dependent variables used in this study
MAULIDA ALFIATUN HASANAH, NIM. 16830032
core +1 more source
TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN RUU KUHP [PDF]
, 2018 Human trafficking adalah suatu tindakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Pemerintah indonesia sendiri ikut berpartisipasi dalam pemberantasan tindak kejahatan ini, yang mana telah diatur dalam KUHP lalu diperbarui dalam RUU KUHP.
Hafizhah, Azzah
core +1 more source