Results 61 to 70 of about 23,264 (122)
POLEMIK PERUBAHAN RUU KUHP dan RUU KPK
Undang-undang yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan juga sebagai alat tatanan pemerintahan di selewengkan oleh beberapa pejabat pemerintahan. Hak untuk melakukan revisi undang-undang malah menimbulkan polemik dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa pasal dianggap menyalahi aturan dan dinilai mengada-ada.
openaire +2 more sources
PASAL-PASAL KONTROVERSIAL dalam RUU KUHP
Pengesahan RUU KUHP yang isinya memuat sejumlah pasal kontroversial ditolak ribuan mahasiswa yang menggelar demo di depan Gedung DPR dan sejumlah kota lainnya. RUU menjadi kontroversi karena isi pasal-pasal nya yang dianggap tidak masuk akal dan menyalahi hak asasi manusia.
openaire +2 more sources
MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN KUHP [PDF]
Abstrak-Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
Suparji Suparji, Suparji, Suparji
core +1 more source
Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam RUU KUHP
“The fulfillment of local traditional obligation or obligation prevailing in the local community” as an additional crime in the Draft Plan of Criminal Code means that the law allows the regulation existing in the community (indigenous criminal law) which does not have an equivalent in the prevailing regulations of law to be a legal source”.
openaire +3 more sources
The release policy of prisoners and children in the context of preventing and overcoming the spread of Covid-19, raises the pros and cons in the community.
Samuel Arsheldon +2 more
doaj +1 more source
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan Asas Permaafan Hakim (Judicial Pardon), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 ayat (2) sebagai langkah progresif untuk mengintegrasikan nilai keadilan ...
Hana Krisnamurti
doaj +1 more source
Cakupan Alat Bukti Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal tersebut disebutkan alat-alat bukti terdiri atas : keterangan saksi, keterangan ahli, surat ...
Anis Dewi Lestari, Meliana Damayanti
doaj +1 more source
Upaya Hukum untuk Menjerat Tindakan Pelakor dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju
The problem that occurs is a legal vacuum regarding the regulation of sanctions that can be imposed on women who dare to tempt married men (Pelakor) through national law.
Putri Fransiska Purnama Pratiwi +2 more
doaj +1 more source
”RUU KUHP DIKAITKAN DENGAN TEORI SEOKARNO DAN ARISTOTELES”
AbstrakRKUHP merupakan sesuatu perwujudan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indosesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar kesatuan republik indonesia pada tahun 1945, yang di sertakan asas hukum yang di akui oleh masyarakat beradab.
openaire +2 more sources
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia
The unlimited economic necessaries but not accompanied by adequate income, encourage people to commercialize without thinking of any consequences. One such activity is by human organs trafficking.
Adhyaksa Mahasena
doaj +1 more source

