Results 41 to 50 of about 23,264 (122)

The Effort to Reduce Over Capacity in Correctional Facilities through Social Work Alternative Punishment

open access: yesIus Poenale, 2021
Overcapacity in prisons usually happens due to the high number of incoming inmates which is not directly proportional to the capacity of the correctional institution.
Maiza Putri
doaj   +1 more source

Criminal Law Policy in The Field of Fishery Based on Indonesia’s International Obligation

open access: yesJurnal Hukum Internasional, 2022
The Indonesian Fisheries Law has determined criminal threats for perpetrators of illegal fishing in the ZEEI. In practice, there are differences in the application of imprisonment instead of fines for Indonesian citizens and foreign nationals who do ...
Marimin Marimin   +2 more
doaj   +1 more source

Kritik Terhadap Perubahan RUU KUHP: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Warga Negara

open access: yesALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2023
The proposed changes to the Draft Law on the Criminal Code (RUU KUHP) have attracted widespread attention from various parties. This research aims to examine and criticize these changes, especially from the perspective of criminal law and citizens' rights.
null Alex Prayoga Sidabutar   +6 more
openaire   +1 more source

BATASAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM OPERASI INTELIJEN NEGARA

open access: yesRechtIdee, 2019
Kegiatan intelijen yang dilakukan institusi intelijen negara pada masa lampau, secara umum dilakukan tanpa menggunakan norma hukum yang jelas. Batasan kewenangan dalam kegiatan intelijen tanpa memperhatikan aturan perundang-undangan berdampak terhadap ...
Arif Yudha Febrianto   +1 more
doaj   +1 more source

PERBANDINGAN DAN JUSTIFIKASI PIDANA BERSYARAT DALAM KUHP DAN PIDANA PENGAWASAN DALAM RUU-KUHP SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI PIDANA PENJARA

open access: yesMAKSIGAMA, 2022
Pidana penjara memiliki banyak kelemahan, terutama ditelaah dari pelaksanaan dan ketercapaian tujuannya dalam mencegah residivis. Indonesia sebagai negara yang mayoritas mengancam pelaku tindak pidana dengan pidana penjara perlu melakukan upaya meminimalisasi risiko buruk dari pidana penjara. KUHP Indonesia mengatur pidana bersyarat, dan RUU-KUHP Tahun
Wiwik Utami, Widodo .
openaire   +1 more source

ARAH CAMPUR TANGAN URUSAN PERADILAN PASAL 3 AYAT (2) UU No. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

open access: yesJurnal USM Law Review, 2021
Penelitian ini dilatarbelakangi ketidakjelasan   makna larangan campur tangan urusan peradilan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berimplikasi pada arah makna tersebut, dimana dalam prakteknya telah banyak kasus-
Ibnu Subarkah   +3 more
doaj   +1 more source

Analisis normatif asas legalitas RUU-KUHP dan asas legalitas hukum pidana islam [PDF]

open access: yes, 2018
KUHP tengah mengalami proses revisi yang sangat penting. Salah satu isu pentingnya adalah formulasi asas legalitas hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan secara yuridis-normatif formulasi asas legalitas dalam Rancangan Undang-Undang ...
Khasan, Moh
core   +1 more source

Efektivitas Hukum Pidana dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Era Sekarang dan Mendatang

open access: yesNagari Law Review, 2020
The aim of this study is to analyse how the effectiveness of criminal law regulations in protecting women victim of sexual violence. The method used in this research is the statue approach and conceptual approach.
Yazid Bustomi
doaj   +1 more source

Memaknai Unsur Merugikan Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alasan Pemberatan dalam RUU KUHP [PDF]

open access: yes, 2014
Tindak pidana korupsi di Indonesia identik dengan adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara ataupun perekonomian negara. Banyaknya kasus korupsi yang terungkap selalu dihitung berapa banyak kerugian negara yang hilang ataupun ...
Lisanawati, Go
core   +2 more sources

HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2016
Pembangunan hukum pidana Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Salah satunya melalui penataan sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum adat.
Nyoman Serikat Putra Jaya
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy