Results 21 to 30 of about 23,264 (122)
Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2021 The basic idea underlying the reform of the Criminal Code Bill has an impact on reforming the pillars of criminal law. The purpose of this research is to find out the new direction of criminal law policy regarding criminal acts, criminal responsibility and punishment. The research method uses normative legal research. The results of the research study
Dr. Faisal S.H., M.H, - +1 more
openaire +3 more sources
KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
IBLAM Law Review, 2022 Kebijakan pidana pengawasan diperlukan kajian yang komprehensif. RUU KUHP 2019, pidana pengawasan masuk dalam katergori pidana pokok. Untuk mewujudkan pemidanaan berkeadilan harus dilihat dalam berbagai sudut pandang, termasuk prosedur pelaksanaan ...
Hajairin Hajairin +3 more
doaj +1 more source
PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Masalah-Masalah Hukum, 2022 Keadilan restoratif mulai dikenal tidak hanya dalam lingkup peradilan pidana anak saja. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung mulai memberlakukan keadilan restoratif di luar perkara anak. Pengaturan dalam setiap tahapan tersebut berbeda.
Muhammad Fatahillah Akbar
doaj +1 more source
Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2023 Santet kerap kali menimbulkan keresahan masyarakat, belum ada hukum positif yang mengatur tentang santet. RUU KUHP Nasional yang akan datang, santet dirumuskan dalam Pasal 252. Politik hukum dalam memformulasikan santet hanya menjangkau dimensi perbuatan bukan akibat dari perbuatan tersebut.
Faisal Faisal +4 more
openaire +2 more sources
Delik Santet Dalam Konstruksi RUU-KUHP [PDF]
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2020 This study discusses witchcraft (santet) as one of the controversial offenses in the Criminal Code Bill. Socially, witchcraft (santet) is believed to be an act that can harm people, narrate, or even kill people. However, based on the principle of legality and the difficulty of proving, acts of witchcraft (santet) cannot be criminalized so it is not ...
openaire +1 more source
KAJIAN FUTURISTIK TERHADAP PENGATURAN BENTUK DAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Unes Journal of Swara Justisia, 2021 Tindak pidana korupsi dalam Rancangan KUHP (RKUHP) yang terdapat dalam Buku II Rancangan KUHP (RKUHP) diatur pada delik khusus yang salah satunya adalah korupsi.
Ferdianto Purna +2 more
doaj +1 more source
Masalah-Masalah Hukum, 2020 Rancangan KUHP yang baru mempromosikan ‘hukum yang hidup’ (hukum adat) sebagai dasar pemidanaan sekaligus memperluas pemaknaan atas asas legalitas. Insiasi ini juga menunjukkan upaya negara untuk melakukan inkorporasi hukum non-negara kedalam sistem ...
Tody Sasmitha Jiwa Utama
doaj +1 more source
Rekomendasi Untuk pengesahan RUU KUHP
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2015 Pembaharuan hukum pidana (Penal Reform) terus diupayakan oleh pemerintah untuk mewujudkan bangunan negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berbagai upaya telah dilakukan baik dengan pembentukan undang-undang hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan jaman ...
null Priliska Salsabila +3 more
openaire +1 more source
ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE KOMPAS.COM TENTANG PEMBERITAAN RUU KUHP TAHUN 2019 [PDF]
, 2020 Penelitian ini mengkaji ideologi yang mendasari media kompas.com dalam memberitakan penundaan pengesahan RUU KUHP tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan ideologi yang ada dibalik pembingkaian berita yang dilakukan oleh kompas.com ...
Haryadi, Emy Ika
core +1 more source
Perbuatan pidana kesusilaan dalam rancangan undang-undang KUHP
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 2004 As an independent and sovereignty country, Indonesia should arrange KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) to avoid loss of criminalities that have been increasing.
Sri Hartini
doaj +1 more source