Results 1 to 10 of about 118 (99)
Kebijakan Moderasi Pidana Mati dalam RUU KUHP Perspektif Nilai-Nilai Pancasila
Draft Law on the Criminal Code (RUU KUHP) still gives place to the death penalty as a type of crime. This policy is in the line of the establishment of the Constitutional Court which considers the death penalty to be constitutional. Even though there has
Sugeng Riyadi, Beny Timor Prasetyo
exaly +5 more sources
Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP)
Sejumlah aturan hukum pidana di Indonesia terdapat pidana mati di dalamnya, termasuk dalam KUHP, pidana mati menuai pro dan kontra dalam penerapannya, banyak negara-negara di dunia sudah tidak lagi mempertahankan pidana mati, namun Indonesia ...
Tia Ludiana
exaly +4 more sources
LEGAL REFORM DELIK CONTEMPT of COURT DALAM RUU KUHP 2019 [PDF]
Article 281 letter c of the latest draft of the 2019 Criminal Code Draft states that everyone unlawfully records, publishes directly, or permits publication of anything that could affect the impartiality of judges in a court sentenced to a maximum of 1 ...
I Made Wirya Darma
doaj +3 more sources
Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak RUU KUHP dan RUU KPK: Antara Sikap Kritis dan Narsis
Various policies issued by the legislative and executive bodies provoke various demonstrations carried out by students in various regions in Indonesia. This demonstration is a form of student attention to the sustainability of the Indonesian state. There
Ilham Syahrul Jiwandono +1 more
doaj +2 more sources
ADOPSI NILAI-NILAI AGAMA ISLAM TERHADAP PASAL 496 RUU KUHP TAHUN 2012
KUHP saat ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada dan jauh dari pemenuhan nilai-nilai bangsa Indonesia. RUU KUHP tahun 2012 diharapkan dapat menjawab persoalan tersebut.
July Wiarti
doaj +5 more sources
Islamic Criminal Subtance in the RUU- KUHP ( Review of Legal Politics of RUU-KUHP)
Islamic law, especially jinayah (Islamic criminal law) is a legal system, which cannot be ignored in a country where the majority of the population is Muslim. Enacting the law for adherents of a religion is basically a form of religious adherence to their religion.
exaly +2 more sources
Analisis Framing Berita Pengesahan RUU KUHP Pada Media Online CNBC Indonesia.Com
This research was motivated by the passage of the Criminal Code Bill which caused many pros and cons among the public because of the existence of articles that were considered controversial and became a topic that was widely discussed, especially until the massive demonstration in 2019 that rejected changes to the Criminal Code Bill. The object of this
Nia Hafiza Sitompul, null Zuhriah
exaly +2 more sources
Catatan Dalam RUU KUHP Buku Kesatu Terkait Tugas Polri Sebagai Penegak Hukum
Artikel ini membahas tentang pengaturan pada Buku Kesatu RUU KUHP yang terkait dengan tugas Polri sebagai penyidik. Potensi permasalahan yang akan timbul dan proyeksi antisipatif dari kepentingan Polri menjadi bahasan dalam artikel ini. Pembahasan diantaranya meliputi ebijakan kriminalisasi dalam RUU KUHP dihubungkan dengan upaya mengefektifkan ...
Zulkarnein Koto, Andrea H Poeloengan
exaly +2 more sources
Menyelami Interpretasi Demonstran Aksi Reformasi Dikorupsi Terhadap RUU KUHP
RKUHP merupakan salah satu rancangan undang-undang yang ditolak pada saat aksi demonstrasi “Reformasi Dikoupsi”. Mereka yang menolak RKUHP tentu dilakukan atas dasar suatu alasan (reason). Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan alasan mendasar mengapa penolakan tersebut terjadi dan langkah apa yang dapat dipilih untuk mengatasi penolakan.
exaly +2 more sources
AbstractThe spirit of the eradication of corruption is running continually. Various efforts or strategies were arranged to sharpen the power of corruptions’ eradication. One of the strategies is legislation support or comprehend and effective legislation. It was proved by the enactment of Law No.
exaly +2 more sources

