Results 21 to 30 of about 1,116 (115)

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

open access: yesUnnes Law Journal, 2012
Penyelesaiaan sengketa Ekonomi Syari’ah Menjadi kewenangan Absolute Pengadilan Agama. Berdasarkan arsip putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, dibandingkan pengadilan agama Eks,Karesidenan Banyumas belum ...
Ikhsan Al Hakim
doaj   +1 more source

Jalur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

open access: yesSaliha, 2021
Sharia banking disputes are often encountered in social life. This has led to the emergence of various regulations that are made and are binding in an effort to apply order to social life.
Inna Fauzi, Nabila Rizki
doaj   +1 more source

PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF PADA SENGKETA KONSUMEN [PDF]

open access: yesPerspektif, 2004
Settling customer dispute can be done using out of court dispute settlement in conciliation, mediation, and arbitration ways. Initial step in settling the customer dispute done using negotiation model. The process of out of court dispute settlement utilizes alternative dispute resolution for civil responsibility aspect.
openaire   +1 more source

Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah [PDF]

open access: yesSALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2020
Abstract The enactment of  Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts which in addition increases the authority of the Religious Courts in the field of Islamic economics, this makes the absolute authority of the Religious Courts. This research was carried out descriptively analytically, and the approach used was empirical juridical, so the data ...
Mukharom Mukharom   +2 more
openaire   +1 more source

Peran Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Pelaku Ekonomi Syariah di Jakarta)

open access: yesAl-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017
National Shariah Arbitration Board (Basyarnas) is one of the manifestations of the first established Islamic Arbitration in Indonesia. Basyarnas stands autonomously and independently as one of the legal instruments that resolve disputes of the parties ...
M. Nurul Irfan Irfan   +2 more
doaj   +1 more source

ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM SENGKETA INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

open access: yesJurnal USM Law Review, 2020
Transaksi pasar modal syariah di Indonesia termasuk menjadi kegiatan ekonomi yang berkembang pada beberapa tahun terakhir. Meningkatnya transaksi pasar modal syariah  menjadikan potensi sengketa antara investor dan pihak pasar modal menjadi tinggi ...
Aista Wisnu Putra   +3 more
doaj   +1 more source

Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia

open access: yesJurnal Mercatoria, 2021
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif di Indonesia. Masalah difokuskan pada pembagian harta bersama setelah perceraian anatar suami istri.
Elfirda Ade Putri, Windy Sri Wahyuni
doaj   +1 more source

Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

open access: yesAl-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2023
    Dispute resolution institutions can be used both for litigation and non-litigation dispute resolution. One of the dispute resolution institutions is the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), which is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The UUPK and BPSK procedural law spell out the responsibilities and
Abdul Mujib, Eka Choirunisa
openaire   +1 more source

Fungsi AUPB Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum (Analisis Putusan PTUN Palembang Nomor: 13/g/2010/PTUN-PLG)

open access: yesDiversi, 2018
Orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan administrasi pemilihan yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemilihan dan karenanya yang bersangkutan ...
Myaskur .
doaj   +1 more source

Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh

open access: yesKanun, 2015
ABSTRAK: Eksistensi gampong sebagai MHA, sudah sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Masalahnya, apa saja dan bagaimana hak-hak tradisonal masyarakat hukum adat wujud dalam tataran empirik ?
Taqwaddin Husin
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy