Results 41 to 50 of about 1,116 (115)
SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK GANDA DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM
DiH, 2020 Related to this research, the object of philosophical thinking is the role of the land office when facing multiple SHM disputes in the perspective of the legal objective theory.
Hadi Pranoto
doaj +1 more source
Dinamika Sengketa Internasional: Sengketa Wilayah di ASEAN
SIYAR JournalSengketa teritorial antar negara mengancam stabilitas regional dan global, terutama di ASEAN, seperti di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna. Penelitian ini menganalisis penyebab ketidakjelasan batas wilayah, konflik sumber daya alam, serta penerapan hukum internasional dalam penyelesaiannya.
Sophia Rahma Sari Anwar +3 more
openaire +1 more source
SENGKETA-SENGKETA PERBATASAN DI WILAYAH DARAT INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum, 2014 Sengketa perbatasan antar negara merupakan suatu ancaman yang konstan bagi keamanan dan perdamaian bukan hanya secara nasional tetapi juga meliputi keamanan dan perdamaian internasional. Karena menyangkut kedaulatan sebuah negara yang nantinya akan berdampak pada keamanan nasional dan internasional.
openaire +2 more sources
ASPEK HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH DESA SENDI DI KABUPATEN MOJOKERTO
Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018 Studi ini bertujuan meneliti penyelesaian perselisihan yang disediakan dalam sistem hukum Indonesia dan peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. studi ini mengunakan yuridis-empiris.
Indra Naufal Riza +3 more
doaj +1 more source
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tanggal 17 Agustus 1945, sampai di penghujung tahun 1986, Indonesia belum mempunyai suatu wadah (lembaga) yang berdiri sendiri yang berwenang menyelesaikan dan memutus perkara di bidang administrasi negara (tata usaha negara).
openaire +2 more sources
JURNAL RETENTUM, 2022 Penelitian ini adalah Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan). Tujuan dari penelitian ini adalah, mengetahui pengaturan perlindungan hukum konsumen di indonesia, mengetahui pertanggung jawaban para pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami ...
Jaminuddin Marbun +3 more
openaire +1 more source
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan, 2023 Tujuan dari penelitian ini adalah guna menyediakan pemahaman mengenai sengketa pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artikel ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Secara lebih lanjut, para penulis menyediakan pembahasan dari artikel ini dengan menyatakan bahwa terdapat dua jenis forum ...
Hendri Jayadi +4 more
openaire +1 more source
Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan Ditinjau Berdasarkan Konsep Keadilan
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2019 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan. Perihal penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XII Penyelesaian ...
Samuel F.B Situmorang
doaj +1 more source
Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam Penyelesaian Sengketa Margin Trading
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 The background of this research is that the capital market is also able to provide real benefits for investors, where in the capital market, parties who have excess funds can meet with parties who need funds with certain agreements so that mutually beneficial reciprocity occurs, one of the parts is margin trading.
Dwi Novita, Abdul Mujib
openaire +2 more sources
Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017 Sengketa ekonomi syariah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012, masih terdapat pilihan forum, bisa di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Umum.
Imam Yahya
doaj +1 more source