Results 51 to 60 of about 33,246 (146)
SENGKETA-SENGKETA PERBATASAN DI WILAYAH DARAT INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum, 2014 Sengketa perbatasan antar negara merupakan suatu ancaman yang konstan bagi keamanan dan perdamaian bukan hanya secara nasional tetapi juga meliputi keamanan dan perdamaian internasional. Karena menyangkut kedaulatan sebuah negara yang nantinya akan berdampak pada keamanan nasional dan internasional.
openaire +2 more sources
ASPEK HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH DESA SENDI DI KABUPATEN MOJOKERTO
Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018 Studi ini bertujuan meneliti penyelesaian perselisihan yang disediakan dalam sistem hukum Indonesia dan peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. studi ini mengunakan yuridis-empiris.
Indra Naufal Riza +3 more
doaj +1 more source
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tanggal 17 Agustus 1945, sampai di penghujung tahun 1986, Indonesia belum mempunyai suatu wadah (lembaga) yang berdiri sendiri yang berwenang menyelesaikan dan memutus perkara di bidang administrasi negara (tata usaha negara).
openaire +2 more sources
JURNAL RETENTUM, 2022 Penelitian ini adalah Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan). Tujuan dari penelitian ini adalah, mengetahui pengaturan perlindungan hukum konsumen di indonesia, mengetahui pertanggung jawaban para pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami ...
Jaminuddin Marbun +3 more
openaire +1 more source
EKSISTENSI ADR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS PADA MASYARAKAT SUKU SAMAWA
Jurnal IUS, 2018 Berkurangnya angka penyelesaian sengketa harta waris melalui pengadilan yang diajukan oleh masyarakat Suku Samawa, menimbulkan beberapa pertanyaan menyangkut penyelesaian sengketa harta waris melalui mekanisme alternative dispute resolution (ADR).
Syarif Dahlan, Iwan Haryanto
doaj +1 more source
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan, 2023 Tujuan dari penelitian ini adalah guna menyediakan pemahaman mengenai sengketa pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artikel ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Secara lebih lanjut, para penulis menyediakan pembahasan dari artikel ini dengan menyatakan bahwa terdapat dua jenis forum ...
Hendri Jayadi +4 more
openaire +1 more source
Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan Ditinjau Berdasarkan Konsep Keadilan
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2019 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan. Perihal penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XII Penyelesaian ...
Samuel F.B Situmorang
doaj +1 more source
Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam Penyelesaian Sengketa Margin Trading
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 The background of this research is that the capital market is also able to provide real benefits for investors, where in the capital market, parties who have excess funds can meet with parties who need funds with certain agreements so that mutually beneficial reciprocity occurs, one of the parts is margin trading.
Dwi Novita, Abdul Mujib
openaire +2 more sources
Nagari Law Review, 2018 Tanah memiliki peran penting terhadap hajat hidup manusia dan kebutuhan ekonomis terhadap tanah yang berbanding terbalik dengan ketersediaan jumlah tanah (cendrung bersifat statis) menjadi salah satu faktor pemicu lonjakan angka sengketa, konflik dan ...
Hamler Hamler
doaj +1 more source
Strategi Brasil dalam Memenangkan Sengketa Kasus Subsidi Ekspor Gula Uni Eropa di World Trade Organization Tahun 2001-2006 [PDF]
, 2017 Penelitian ini berangkat dari masalah keberhasilan Brasil memenangkan sengketa kasus subsidi ekspor gula Uni Eropa di WTO pada tahun 2001 hingga 2006. Hal ini menjadi unik karena Brasil termasuk dalam kategori negara berkembang.
Nur Mega Lestari, 071211231027
core +2 more sources