Results 1 to 10 of about 110,728 (142)

KOMPETENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [PDF]

Jurnal IUS, 2016
Adanya perluasan kewenangan Pengadilan tindak pidana Korupsi dalam mengadili tindak pidana pencucuian uang harus diatur dalam Undang-Undang, Untuk menjamin kepastian hukum, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan atau Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK ...
Edward Samosir
doaj   +2 more sources

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Mercatoria, 2020
Tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime.
Aisyah Aisyah, Immanuel Simanjuntak, Masitah Pohan   +2 more
doaj   +1 more source

SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KEADILAN

Al-Adl, 2020
Penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana ...
Reza Noor Ihsan, Ifrani Ifrani
doaj   +1 more source

Penyelesaian tindak pidana eigenrichting terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif antropologi hukum pidana

Borobudur Law Review, 2021
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola perilaku masyarakat tentang Eigenrichting dalam menanggapi suatu tindak pidana agar penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang telah ditentukan dapat diperbaiki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual ...
Mufti Khakim, Wahyudi Saputra
openaire   +1 more source

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERZINAAN

UNES Journal of Swara Justisia, 2021
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perzinaan . Pada  70/PID.Sus/2020/PN-SWL  Dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/Pnbkt adalah pada Putusan Nomor  70/PID.Sus/2020/PN-SWL  dimana terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi dan seorang pria yang telah menikah, melakukan zina
Herman Bakir, Otong Rosadi, Istiklal Istiklal   +2 more
openaire   +3 more sources

PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMISKINAN KORUPTOR

DiH, 2016
Kurangnya kesadaran terhadap makna yang terkandung dalam Pacasila, menimbulkan sebuah kenyataan yang harus dihadapi saat ini, yakni ekskalasi tindak pidana korupsi di Indonesia pada stadium akut dan berdampak pada kerugian perekonomian negara secara ...
Dessy Rochman Prasetyo
doaj   +1 more source

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA BARAT

Unes Journal of Swara Justisia, 2021
Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik adalah yang pertama unsur “setiap orang”, Setiap orang yang dimaksud adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.
Nedra Wati
doaj   +1 more source

MENGUJI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Yuridika, 2013
An entity, either a legal or the non legal “entity’’ which all were discussed in the same outline of corporate crime responsibility. It was often, though, in several laws aside from the Penal Code of Indonesia (KUHP), both in Criminal Law and ...
Adriano -
doaj   +1 more source

TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA

Al-Adl, 2018
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum.
Ifrani Ifrani
doaj   +1 more source

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh

Jurnal Mercatoria, 2018
Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga Pemidanaan terhadap Abdullah Bin ...
Sakafa Guraba, Dahlan Dahlan, Sri Walny Rahayu   +2 more
doaj   +1 more source