Peran Hakim dalam Penerapan Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Subsidaritas atau Alternatif [PDF]
, 2014 Disparitas pemidanaan dalam penanganan tindak pidana korupsi kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Produk legislasi yang seharusnya menjadi acuan, malah membuka peluang inkonsistensi penerapan hukum dan disparitas pemidanaan.
Mukti Setiyawan, S.H., M.H., Wahyu Beny
core +1 more source
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
, 2016 2016 MUH. ANDRIAWAN H (B11109184),??? Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, (dibimbing oleh M. Said Karim Selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas Selaku Pembimbing II)??? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui aturan pemidanaan ...
openaire +1 more source
Korporasi Sebegai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prosepeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia [PDF]
, 2007 The formulation of corporation as subyek of corruption conduct within Corruption Eradication Act number 31/1999 is regarded as an advanced progress concerning in eradicating corruprion practices seriously.
Novianto, Widodo Tresno
core
Penuntutan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Kejahatan di Sektor Kehutanan: Optimalisasi Penggunaan Undang-undang Pencucian Uang dalam Pembuktian Tindak Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia yang Dilakukan oleh Korporasi. [PDF]
, 2010 Perkembangan industri saat ini menjadikan meningkatnya kebutuhan bahan baku salah satunya kebutuhan kayu. Akan tetapi kondisi tersebut didiiringi dengan pengawsan dan pengaturan sehingga terjadi pembalakan liar.
Manthovani, R. (Reda)
core
Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Perusahaan Pertambangan Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Ekologi Dan Masyarakat [PDF]
, 2016 This research purposes 1). To know the meaning of corporate criminal liability in the laws and regulations in Indonesia. 2). To know the implications of setting the national legislation in the field of mining in case of inconsistency setting. 3).
Mahardhika, B. P. (Bisma)
core +1 more source
Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Morowali [PDF]
, 2016 Morowali is a regency that is rich of natural resources. It is evidenced by quite number of mining companies operating there. The total area of Morowali regency is only 14,489.62 Km2 or 1,4 Milion Hectares.
Herlan, H. (Herlan)
core +1 more source
Pertanggungjawab Pidana Rumah Sakit Terkait Dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Pegawai Rumah Sakit [PDF]
, 2015 Health as one of the elements of the common welfare must be realized through a variety of health in the context of the development of a comprehensive and integrated health supported by a national health system..
Maharany, U. (Utary) +3 more
core
PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
Jurnal Mercatoria, 2017 Masalah kejahatan lingkungan di Indonesia banyak yang dilakukan oleh korporasi dan biasanya kerusakan yang ditimbulkannya adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam skala yang besar.
Januari Siregar, Muaz Zul
doaj
Pertanggung Jawaban Korporasi terhadap Kebakaran Hutan dalam Kaitannya dengan Penerapan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 228/pid.sus/2013/pn.plw) [PDF]
, 2016 Due to the actors who burn the forest to open land oil palm plantation company allegedly is a corporation, the corporation issues related to speak also to the issue of accountability.
Arifin, S. (Syamsul) +3 more
core
Fungsi Pendapatan Tanah di Indonesia Ditinjau Menurut Undang-undang Pokok Agraria
Jurnal Mercatoria, 2012 Kehidupan masyarakat yang bersifat agraris tersebut sangat diperlukan peraturan-peraturan keagrariaan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, pendaftaran hak milik atas tanah akan dihadapkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
Ferry Aries Suranta
doaj