Results 41 to 50 of about 10,451 (156)

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI YANG DIBEBANKAN KEPADA PENGURUS KORPORASI DALAM PASAL 59 KUHP [PDF]

open access: yes, 2017
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana korporasi dapat dipidana dan bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHP.
Davadi, Linelejan B.
core   +2 more sources

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Hukum Positif Indonesia [PDF]

open access: yes, 2015
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan dapat dipidananya korporasi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi menurut hukum positif Indonesia.
Tambuwun, D. A. (Daniel)
core   +1 more source

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

open access: yesRefleksi Hukum, 2014
Abstrak Kejahatan korporasi merupakan  salah satu tindak pidana yang timbul seiring dengan perkembangan perekonomian dan teknologi. Persoalan yang mengemuka yaitu bagaimana tanggung jawab perusahaan sebagai badan hukum, sementara dalam kaidah Hukum ...
Manumpak Pane
doaj   +1 more source

Mispersepsi Pemidanaan Pertanggungjawaban Korporasi Atas Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Oleh Direksi

open access: yesJurnal USM Law Review, 2022
This study aims to analyze corporate responsibility for the crime of using fictitious tax invoices by directors and how the judge's basic considerations in the decision of the Tanjung Karang District Court No. 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk.
Ryan Apriyandi, Handoyo Prasetyo
doaj   +1 more source

Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Asuransi [PDF]

open access: yes, 2013
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana apa sajakah yang ada dalam USAha Perusahaan asuransi, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana USAha Perusahaan asuransi, dan bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asuransi ...
Sinubu, S. (Samsudin)
core  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM

open access: yesMimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016
AbstractIn ius constitutum of Natural Resources, the liability of corporate criminal, in any case, has been set in fve laws. First, fsheries and forestry law have similar formulation that corporations act as makers–undertakers are convicted. Second, plantation law, corporations act as makers –the corporations are convicted.
openaire   +4 more sources

TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN INSIDER TRADING DALAM PASAR MODAL

open access: yesRefleksi Hukum, 2018
Pasar modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di suatu negara, karena mempunyai banyak fungsi dan manfaat. Walaupun mempunyai fungsi dan manfaat, dalam pasar modal terdapat suatu kejahatan, yaitu insider trading.
Berinda Sylvia Raganatha
doaj   +1 more source

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH SEKTOR PRIVATE DI NEGARA ASEAN

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2023
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di hampir semua negara berkembang. Hal ini juga dirasakan oleh negara yang tergabung di dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Beberapa tahun belakangan ini,
Nani Mulyati
doaj   +1 more source

TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 [PDF]

open access: yes, 2017
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. 
Pontoh, George Garry
core   +2 more sources

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) DALM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

open access: yesIBLAM Law Review
Gagasan pembentukan perusahaan tidak secara khusus menyebutkan identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari kegiatan korporasi tersebut. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) merupakan isu khusus dalam rezim anti pencucian uang karena mereka sering ...
Khilmatin Maulidah   +2 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy