Results 61 to 70 of about 10,503 (150)

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TIPIKOR BANDA ACEH) [PDF]

open access: yes, 2018
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh)Ibsaini*) Mohd.
Ibsaini
core  

Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi

open access: yesJustitia Et Pax, 2019
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bagi partai politik dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi, dan formulasi pertanggungjawaban pidana tersebut serta bentuk sanksi yang akan ...
vincentius patria setyawan
doaj   +1 more source

Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Korporasi yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi [PDF]

open access: yes, 2019
Hakekat CSR adalah komitmen korporasi untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menyumbangkan sebagian keuntungannya guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi korporasi maupun masyarakat pada
Moga, M. D. (Muhammad)
core  

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi

open access: yesJURNAL CITA HUKUM, 2013
Corruption as a Corporate Crime. In an effort to eradicate corruption in Indonesia has been conducted in various ways, however, the result is not satisfying because corruption is part of corporate crime which can be proven by the involvement of elite politician whether individually or in groups.
openaire   +2 more sources

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

open access: yesJustitia et Pax, 2021
Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Act (UU TPPU) has stipulates that criminal liability shall not only apply to natural persons but also legal entities and non-legal entities. In practice, corporate criminal liability has only been applied in the case of money laundering crimes committed by PT.
openaire   +2 more sources

KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG [PDF]

open access: yes, 2014
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.
BUDIANALOKA, I Gusti Ngurah Agung
core  

Sanksi Pidana dalam Perkara Penyelanggaraan Transfer Dana [PDF]

open access: yes, 2016
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis tindak pidana yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan transfer dana dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana dalam perkara penyelenggaraan transfer dana. Dengan menggunakan
Sapii, F. A. (Fani)
core   +1 more source

KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesJurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi yang sudah tidak terbendung dewasa ini, tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga seringkali menimbulkan dampak negatif misalnya dengan adanya “globalisasi kejahatan” dan berkembangnya kualitas (modus operandi) dan kuantitas tindak pidana oleh korporasi.
Abdurrakhman Alhakim, Eko Soponyono
openaire   +2 more sources

Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Pembakaran hutan dan lahan dalam rangka pembukaan perkebunan apabila sampai terjadi kebakaran hutan yang meluas dapat menyebabkan kerusakan lingkungan mengakibatkan terganggunya: kesehatan masyarakat, aktifitas pendidikan, aktifitas perekonomian dan ...
Diana Yusyanti
doaj   +1 more source

Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana [PDF]

open access: yes, 2017
Korporasi merupakan subyek tindak pidana. Sebagai subyek hukum pidana korporasi tidak memiliki sikap batin. Sedangkan untuk dapat dipertanggungjawabankan secara pidana disyaratkan adanya mens rea/ schuld.
Anjari, W. (Warih)
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy