Results 81 to 90 of about 10,503 (150)

Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia [PDF]

, 2014
Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam menentukan arahkebijakan penanggulangan tindak pidana satwa yang dilindungi di Indonesia saatini dan pada masa yang akan datang.
Limantara, B. K. (Benny)
core   +1 more source

PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Jurnal Yudisial, 2021
ABSTRAKPutusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI adalah putusan yang pertama kali diberikan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana ratio-legis
openaire   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Ptpk) [PDF]

, 2015
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat.
Saputra, R. (Roni)
core  

Penerapan Pemilik Manfaat Dari Suatu Badan Hukum Yayasan di Indonesia

Unes Journal of Swara Justisia
Perkembangan di negara Indonesia dan di seluruh dunia dibidang usaha pada era modernisasi saat ini menyebabkan banyaknya fenomena baru dibidang hukum yaitu fenomena tentang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi para terorisme dalam hal ini ...
Muhammad Dipo Hekmatiar, Fully Handayani Ridwan   +1 more
doaj   +1 more source

KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PROSPEKNYA BAGI PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA [PDF]

, 2007
The formulation of corporation as subyek of corruption conduct within Corruption Eradication Act number 31/1999 is regarded as an advanced progress concerning in eradicating corruprion practices seriously.
Novianto, Widodo Tresno
core  

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi [PDF]

, 2015
Offenses of corruption and crime that often occurs in the procurement of goods/services that are common construction in accordance with Act No. 31 of 1999 such is: a crime against the state financial harm to the law or abuse of power, bribery offense ...
Butarbutar, R. (Russel)
core  

Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia Relevansi Studi Kejahatan Korporasi [PDF]

, 2000
The corporation growth as one of multi national company networks can notbe avoided. Such as fialds of banks, export-import company, insurance, sailing and ect. The refletion of technology development in differnt fields, suchs as communication technology,
astoto, S. S. (sri)
core   +1 more source

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN [PDF]

Permasalahan yang melibatkan Badan Hukum, khususnya pada korporasi terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tidak hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada hukum administrasi bahkan hukum pidana juga kian berkembang yang melibatkan korporasi ...
Anggraini, Emilia
core  

REFORMULASI KONSTRUKSI PIDANA DALAM MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA KORPORASI

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 2019
<p>Abstract<br />This article aims to analyze the reformulation of corporate criminal responsibility in Indonesia by reviewing the legislation and court rulings as a reference, in a corporate crime not yet the custom of the public prosecutor or court to explore aspects of corporate crime and or ensnare the intellectual perpetrator in ...
Yatini ,, Hari Purwadi, Hartiwiningsih ,
openaire   +2 more sources

Sanksi Pidana terhadap Kuasa Bendahara Umum Daerah yang Tidak Menyetorkan Pajak ke Kas Negara

Jurnal Mercatoria, 2018
Sanksi pidana bagi pemotong pajak termasuk Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke Kas Negara diatur Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya, namun dalam prakteknya masih ...
Ramadiyagus Ramadiyagus, Mahdi Syahbandir, Mohd. Din   +2 more
doaj   +1 more source