TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP [PDF]
, 2015 Konsep strict liability merupakan konsep yang ada dalam sistem hukum Common Law. Pada mulanya, sistem pertanggungjawaban tersebut diterapkan dalam kasus-kasus perdata.
RIZKI FAZRIN S., NPM. 121000094
core
PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Jurnal Yudisial, 2021 ABSTRAKPutusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI adalah putusan yang pertama kali diberikan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana ratio-legis
openaire +1 more source
KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PEMBAKARAN LAHAN MENURUT PERMA NO. 13 TAHUN 2016 [PDF]
, 2018 Penelitianini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana dan bagaimana penerapan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Dengan menggunakan metode ...
The, Lindy Ferianto
core +1 more source
Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi [PDF]
, 2016 The acknowledgement of Indonesia as a state of Law as mandated by Article 1 paragraph (3) of 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the fundamental objective of the Constitution where one of its dimensions is to create and promote fair and ...
Sirait, T. M. (Timbo)
core +2 more sources
Penerapan Pemilik Manfaat Dari Suatu Badan Hukum Yayasan di Indonesia
Unes Journal of Swara JustisiaPerkembangan di negara Indonesia dan di seluruh dunia dibidang usaha pada era modernisasi saat ini menyebabkan banyaknya fenomena baru dibidang hukum yaitu fenomena tentang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi para terorisme dalam hal ini ...
Muhammad Dipo Hekmatiar +1 more
doaj +1 more source
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP [PDF]
, 2012 Penegakan hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi hukum secara efektif, konsekuen, dan konsisten, baik sanksi hukum administrasi, sanksi hukum perdata, dan sanksi hukum pidana bagi pencemar dan atau ...
Budiartha, I Nyoman Putu
core
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN [PDF]
Permasalahan yang melibatkan Badan Hukum, khususnya pada korporasi terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tidak hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada hukum administrasi bahkan hukum pidana juga kian berkembang yang melibatkan korporasi ...
Anggraini, Emilia
core
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi [PDF]
, 2015 Offenses of corruption and crime that often occurs in the procurement of goods/services that are common construction in accordance with Act No. 31 of 1999 such is: a crime against the state financial harm to the law or abuse of power, bribery offense ...
Butarbutar, R. (Russel)
core
Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi
Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan HumanioraTindak Pidana Korupsi (TPK) menjadi tantangan serius dalam konteks sosial dan bisnis, dengan dampak merugikan yang melibatkan integritas masyarakat dan struktur ekonomi. Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum dan tanggung jawab korporasi dalam pencegahan dan penanggulangan TPK.
Rudy Alfianda +6 more
openaire +1 more source
REFORMULASI KONSTRUKSI PIDANA DALAM MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA KORPORASI
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 2019 <p>Abstract<br />This article aims to analyze the reformulation of corporate criminal responsibility in Indonesia by reviewing the legislation and court rulings as a reference, in a corporate crime not yet the custom of the public prosecutor or court to explore aspects of corporate crime and or ensnare the intellectual perpetrator in ...
Yatini ,, Hari Purwadi, Hartiwiningsih ,
openaire +2 more sources