PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DiH, 2019 Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (omkering van de bewijslast) secara terbatas di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dianggap sebagai instrumen luar biasa disebabkan karena cara ini menyimpang dari ...
Muh. Arief Syahroni +2 more
doaj +1 more source
Penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri pada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK)(analisis hukum Islam terhadap pasal 12 c UU no. 31/1999 jo. UU no. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ) [PDF]
, 2011 Menurut Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan ...
Triyono, Triyono
core
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERINTAH PERJALANAN DINAS YANG BERIMPLIKASI KORUPSI
Jurnal IUS, 2017 Penelitian ini bertujuan menganalisis Permasalahan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perintah Perjalanan Dinas Yang Berimplikasi Korupsi sebagaimana Putusan Nomor : 5/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR, tanggal 8 Juni 2015.
Siti Rahmawati
doaj +1 more source
IMPLEMENTASI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN [PDF]
, 2017 Dalam praktik sistem peradilan pidana saat ini, banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam mengungkap suatu kejahatan, contohnya dalam perkara tindak pidana korupsi.
Erika Simatupang, 131000379
core
Strategi Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum [PDF]
, 2017 Praktek tindak pidana korupsi yang terjadi Indonesia semakin canggih, sistematis dan meluas pada seluruh lapisan masyarakat yang berdampak pada jumlah kerugian keuangan negara.
Yusyanti, D. (Diana)
core
Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2014 Judul dari skripsi ini adalah ”Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi".
ROTINSULU, F. F. (FANI)
core
PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Jurnal Litigasi, 2023 Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli hukum pidana juga digunakan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam praktik, terdapat beberapa masalah yang
Erdianto Effendi
doaj
Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah IndonesiaDalam praktik peradilan penanganan perkara korupsi sering terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai jangka waktu pemidanaan yang dijatuhkan, tapi juga mengenai jenis pidana serta praktik pelaksanaan pidana tersebut. Disparitas pemidanaan yang tidak dilandasi dasar dan alasan yang rasional berdampak negatif bagi proses penegakan hukum.
Yohana Maria Theresia +2 more
openaire +1 more source
Penerapan sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2012 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perumusan sanksi pidana dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian mengenai pertimbangan hukum dari hakim dalam penerapan sanksi minimum ...
OETOMO, DINASTO CAHYO
core
Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Pengadilan Mengenai Besarnya Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2014 Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan Perubahan kondisi social masyarakat yang memiliki dampak social negative, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan ...
SUPRIYADI, S. (SUPRIYADI)
core