Results 71 to 80 of about 461 (112)
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERINTAH PERJALANAN DINAS YANG BERIMPLIKASI KORUPSI
Jurnal IUS, 2017 Penelitian ini bertujuan menganalisis Permasalahan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perintah Perjalanan Dinas Yang Berimplikasi Korupsi sebagaimana Putusan Nomor : 5/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR, tanggal 8 Juni 2015.
Siti Rahmawati
doaj +1 more source
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 2017 Sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, cita-cita
openaire +2 more sources
PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Jurnal Litigasi, 2023 Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli hukum pidana juga digunakan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam praktik, terdapat beberapa masalah yang
Erdianto Effendi
doaj
Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
Indonesian Research Journal on EducationSistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Namun dalam korporasi sebagai subjek hukum. Di Indonesia hal ini di awali dengan lahirnya UU No.7/Drt/1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang kemudian disusul oleh peraturan ...
Ragil Surya Prakasa +5 more
openaire +1 more source
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PASAMAN BARAT
Unes Journal of Swara Justisia, 2020 Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri karena banyak pegawai negeri telah dijatuhi hukuman oleh Hakim karena melakukan tindak pidana korupsi tetapi masih menerima gaji dari negara, yang seharusnya berdasarkan pada ...
Wendry Finisa
doaj
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi
Justitia et Pax, 2019 ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bagi partai politik dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi, dan formulasi pertanggungjawaban pidana tersebut serta bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada partai politik selaku korporasi.
openaire +2 more sources
Jurnal Al-Jina'i Al-IslamiSaat ini, korupsi telah menjadi penyakit akut dan mendarah daging dalam tubuh bangsa Indonesia. Beragam upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan untuk menghindari situasi yang terus berlangsung baik dari aspek normatif ataupun pendekatan teologis.
openaire +1 more source
Jurnal Mercatoria, 2017 Pengaturan hukum tentang penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan ...
Albert Yasokhi Lase +2 more
doaj
Jurnal Mercatoria, 2017 Korupsi merupakan salah satu factor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Setiap bentuk tindak pidana terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara harus di cegah dan ditanggulangi seobjektif mungkin.
Olan Laurance Hasiholan Pasaribu +2 more
doaj
Efektivitas Hukuman Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan HukumCorruption is an extraordinary crime with systemic impacts on a nation’s political, economic, and social stability. Various countries adopt different penal approaches to combat corruption, including Indonesia and China. This study aims to analyze and compare the effectiveness of criminal penalties in addressing corruption in both countries.
openaire +1 more source