Results 51 to 60 of about 461 (112)
Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap keuangan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kepercayaan publik pada institusi penegak hukum.
Fransicus Xaverius Suminto Pujiraharjo
doaj +1 more source
KEBIJAKAN REFORMULASI ANCAMAN PIDANA MATI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Corruption in Indonesia systematically in all sectors of public life, has threatened the efforts of sustainable development and the achievement of social welfare in Indonesia.
Barda Nawawi Arief
doaj +1 more source
AbstrakTindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara. Pemerintah membentuk Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Christine Juliana Sinaga
doaj +1 more source
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM ANTI KORUPSI PADA KASUS KORUPSI DAERAH
Korupsi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Indonesia, bukan hanya persoalan penegakan hukum, namun juga persoalan dampak dan pengaruh korupsi itu sendiri pada masyarakat. Maraknya perilaku koruptif bahkan hingga ke lapisan paling bawah di
Ridwan Arifin, Noviana Dwi Utami
doaj +1 more source
Tindak Pidana Penggelapan yang Bernuansa Tindak Pidana Korupsi
Corruption crimes are very vulnerable to being committed by civil servants in connection with their work duties. Apart from that, the element of state financial loss which can result in state financial loss is also important in criminal acts of corruption committed by civil servants.
openaire +1 more source
PENGGUNAAN KETERANGAN PERUSAHAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Korupsi merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah, dalam perkembangannya korupsi tidak hanya melibatkan subyek orang perseorangan namun juga melibatkan korporasi.
Krisnadi Nasution
doaj +1 more source
Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana
ABSTRAK: Implementasi penerapan ajaran turut serta dalam kasus tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan penerapan ajaran ini yang tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur keadilan.
Linda Ulfa, Mohd. Din, Dahlan Dahlan
doaj +1 more source
Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi
This research is grounded in the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, which raises normative questions regarding the legal status of gratification within Indonesia’s anti-corruption framework. The study aims to analyze the normative position of gratification following criminal law codification and to assess its ...
null Sugeng Wahyudi +3 more
openaire +1 more source
Kejahatan korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjujung tinggi trnasparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.
Ulang Mangun Sosiawan
doaj +1 more source
Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan
Nowadays, in Indonesia, there are so many laws appear after KUHP which regulate about criminal laws, beside providing the rules of material criminal law againts to KUHP, also providing the formal rules which againts to KUHAP (formal criminal laws). In criminal laws that related to financial government, has common law which is regulated by laws itself ...
openaire +2 more sources

