Results 91 to 100 of about 461 (112)
Some of the next articles are maybe not open access.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
2017The eradication of corruption could not be easy as assumed generally to do because of the system of government so far never priores the transparency and reliability vertically on primordialism which use the recruitment system, mutation and promotion on the base of nepotism to family, same of ethnic, and motion of political repayment.Kata Kunci ...
openaire +1 more source
2014
Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime. Di Indonesia Tindak pidana korups menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar. Berdasarkan Hasil survey pada tahun 2001-2013 negara mengalami kerugian sebesar Rp. 153.100.000.000,-. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan upaya yang luar biasa untuk mengembalikan kerugian ...
openaire
Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime. Di Indonesia Tindak pidana korups menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar. Berdasarkan Hasil survey pada tahun 2001-2013 negara mengalami kerugian sebesar Rp. 153.100.000.000,-. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan upaya yang luar biasa untuk mengembalikan kerugian ...
openaire
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA CONCURSUS
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti KorupsiA corruption is still a serious problem, especially within the scope of the state civil apparatus (ASN). criminal acts of corruption can not only be committed individually but also concursus or jointly. related to the criminal act of corruption committed concursus is the criminal liability received by the perpetrators of the criminal act of corruption ...
null Annisa, Ali Johardi Wirogioto
openaire +1 more source
2012
Tindak Pidana Korupsi digolongkan"extra ordinary crime" yang artinya tindak pidana yang luar biasa dan perlu penanganan yang ekstra dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pada Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang menyelidik, menyidik dan melakukan penuntutan untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam ...
openaire
Tindak Pidana Korupsi digolongkan"extra ordinary crime" yang artinya tindak pidana yang luar biasa dan perlu penanganan yang ekstra dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pada Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang menyelidik, menyidik dan melakukan penuntutan untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam ...
openaire
IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Supremasi Hukum, 2021Siti Humulhaer, Rommy Pratama
exaly
Efektifitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi
Kalabbirang Law Journal, 2020Hambali Thalib, Baharuddin Badaru
exaly
LIMITATIF KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 2020I Nyoman Budiana
exaly
HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS AYAT-AYAT KORUPSI DALAM ALQUR’AN)
Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah, 2022exaly

