PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2017 The eradication of corruption could not be easy as assumed generally to do because of the system of government so far never priores the transparency and reliability vertically on primordialism which use the recruitment system, mutation and promotion on the base of nepotism to family, same of ethnic, and motion of political repayment.
openaire +1 more source
PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ACEH (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NO.08/PID.TIPIKOR/2014/PT-BNA) [PDF]
, 2018 PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ACEH(Studi Kasus Terhadap Perkara No.08/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA)Teuku Rachmad Kurniawan?DR. Dahlan Ali, S.H., M.H.??DR. M.
Teuku Rachmad Kurniawan
core
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi
Justitia et Pax, 2019 ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bagi partai politik dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi, dan formulasi pertanggungjawaban pidana tersebut serta bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada partai politik selaku korporasi.
openaire +2 more sources
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PASAMAN BARAT
Unes Journal of Swara Justisia, 2020 Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri karena banyak pegawai negeri telah dijatuhi hukuman oleh Hakim karena melakukan tindak pidana korupsi tetapi masih menerima gaji dari negara, yang seharusnya berdasarkan pada ...
Wendry Finisa
doaj
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR (WHISTLE BLOWER) DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAPKASUS TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]
, 2015 Pengertian pelapor (whistle blower) dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014, yaitu orang yang memberikan laporan atau informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak ...
ENI SURIATI
core
PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]
, 2017 Korupsi berpotensi terjadi dalam hal bisnis yang dijalankan oleh korporasi, saat direksi membuat keputusan yang kemudian keputusan tersebut berdampak pada menimbulkan kerugian negara.
MUHAMMAD AGUNG RAKA WANDARA, 131000351
core
PERAMPASAN DAN PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK KORUPSI [PDF]
, 2016 Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah ...
Arge Arrif Suprabowo, NPM 128412047_Hk Pidana
core
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 2017 Sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, cita-cita
openaire +2 more sources
Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2018 Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa sehingga dalam penanggulangannya juga dilakukan dengan cara yang luar biasa ...
Herman, H. (Herman)
core
Jurnal Mercatoria, 2017 Pengaturan hukum tentang penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan ...
Albert Yasokhi Lase +2 more
doaj