Results 111 to 120 of about 30,027 (134)

Penerapan Pembuktian Putusan Hakim Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Palu) [PDF]

open access: yes, 2015
Penelitian ini bertujuan Untuk (a) mengetahui apa yang menjadi dasar Perumusan bagi terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi (b) Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana
NOPRI, N. (NOPRI)
core  

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)

open access: yesJurnal Mercatoria, 2017
Korupsi merupakan salah satu factor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Setiap bentuk tindak pidana terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara harus di cegah dan ditanggulangi seobjektif mungkin.
Olan Laurance Hasiholan Pasaribu   +2 more
doaj  

Tindak Pidana Merintangi Penyidikan oleh Advokat pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

open access: yesWajah Hukum
The profession of advocate or often known as a lawyer, attorney or legal advisor is a profession that is full of idealism because it holds a noble position (officium nobile) in fighting for justice and legal certainty and is able to provide free legal assistance to anyone who is unable to file a case.
S. Sahabuddin   +2 more
openaire   +1 more source

Pengawasan terhadap Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi [PDF]

open access: yes, 2014
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana proses pengambilalihan perkara tindak pidana korupsi, dan bagaimanakah pengawasan terhadap lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi .
Lumentah, C. (Charlie)
core  

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi [PDF]

open access: yes, 2012
Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan ...
Ridwan, R. (Ridwan)
core  

Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

open access: yesJurnal Al-Jina'i Al-Islami
Saat ini, korupsi telah menjadi penyakit akut dan mendarah daging dalam tubuh bangsa Indonesia. Beragam upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan untuk menghindari situasi yang terus berlangsung baik dari aspek normatif ataupun pendekatan teologis.
openaire   +1 more source

REALISASI HEDGING TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYIARAN BERITA DI MEDIA ONLINE [PDF]

open access: yes, 2016
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa tuturan tersangka tindak pidana korupsi memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut dapat terlihat melalui realisasi hedging tersangka tindak pidana korupsi dalam penyiaran berita di ...
Utami, Arista Mega
core  

ANALISIS SIFAT MELAWAN HUKUM FORMIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

open access: yesTa'zir
Abstrak Korupsi adalah masalah mendesak yang harus segera diatasi agar tercapainya pertumbuhan ekonomi yang sehat, Berbagai catatan menunjukan adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi yang terjadi. Mekanisme Pengakan Hukum Tindak Pidana
M DANI FARIZ AMRULLAH   +2 more
doaj   +1 more source

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN

open access: yesAl-Adl : Jurnal Hukum, 2017
In the practice occurduringthe handling corruption cases, it can be seen that the public prosecutor often encountered in the letter of indictment often use the Act 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 to the other criminal offenses as criminal acts in the forestry,Law No. 20 of 2001 on Amendments to the Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication.
openaire   +2 more sources

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

open access: yesIndonesian Research Journal on Education
Sistem  hukum  pidana  yang  dianut  oleh  KUHP  Indonesia  adalah  sistem  hukum  Eropa Kontinental, yang tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Namun dalam korporasi sebagai  subjek  hukum.  Di  Indonesia  hal  ini  di  awali  dengan  lahirnya  UU  No.7/Drt/1995 tentang  Tindak  Pidana  Ekonomi  yang  kemudian  disusul  oleh  peraturan ...
Ragil Surya Prakasa   +5 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy