Results 41 to 50 of about 189 (112)

Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 2021
Tindak Pidana Narkotika di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sejumlah perbuatan perbuatan yang termasuk tindak pidana narkotika serta mengatur sejumlah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Salah satu sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika ialah
openaire   +1 more source

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Masalah-Masalah Hukum, 2022
Disparitas pemidanaan di Pengadilan Negeri Tangerang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pelaku tindak pidana narkotika.
Muhamad Romdoni, Surastini Fitriasih
doaj   +1 more source

Implementasi Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa

Alauddin Law Development Journal, 2022
Pokok permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu 1) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotikadi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A ...
Nugra Padliani, Muhammad Ikram Nur Fuady
doaj   +1 more source

MEKANISME DAN EFEKTIVITAS TIM ASESMEN TERPADU BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  SUMSEL DALAM MEMBANTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Ta'zir
Penanganan tindak pidana narkotika tidak hanya menekankan pendekatan represif, tetapi juga memerlukan upaya rehabilitatif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera
Abdul Rahman Rahman, Cholidi Zainuddin, Abdul Latif Mahfuz   +2 more
doaj   +1 more source

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2023
Penelitian ini bertujuan untukumengetahui bagaimanakah peran Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidanaunarkotika, untuk mengetahui apa saja hambatan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidanaunarkotika dan untuk mengetahui bagaimanakah upaya Polres Dharmasraya untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika ...
Hilmy Nopra Mulya, Ratih Agustin Wulandari, Ainul Badri   +2 more
openaire   +1 more source

Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika memerlukan perhatian serius dari pemerintah terutama masalah kebijakan yang dapat diterapkan dalam pemberian sanksinya.
Novita Sari
doaj   +1 more source

Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Unes Journal of Swara Justisia
KUHP Nasional memuat berbagai aspek pembaharuan hukum pidana termasuk mengatur tindak pidana narkotika sebagai salah satu substansinya. Disamping itu juga mengatur secara eksplisit mengenai tindakan rehabilitasi sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan ...
Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Nelwitis
doaj   +1 more source

KEABSAHAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Jurnal Magister Hukum Udayana, 2016
Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif  yang beranjak dari adanya kekosongan norma atau asas hukum. Kekosongan norma hukum dalam penelitian ini terdapat dalam ketentuan Pasal 6 dan lampiran golongan I, II, dan III Undang-Undang Nomor 35 Tahun
Made Dwi Kurniahartawan
doaj   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2023
AbstrakUndang-Undang Narkotika sampai saat ini sudah mengalami tiga kali perubahan dan didalamnya mengatur perihal pertanggungjawaban korporasi, namun kemudian timbul pertanyaan mengenai bagaimana mungkin korporasi bisa dibebankan pertanggungjawaban sedangkan korporasi tidak bernyawa, dan tidak dapat bergerak yang otomatis korporasi tidak mempunyai ...
openaire   +2 more sources

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Arena Hukum, 2016
Authority to conduct criminal investigations of narcotic regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, namely article 81 of the law. Dibeikan investigative authority to the national drug agencies and the police of the republic of Indonesia.
M. Sahid
doaj   +1 more source