PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Lex LATA, 2022 Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain itu juga menganalisis tentang factor penghambat tidak dapat ditegakkannya Penegakan Hukum Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitin ini merupakan penelitian normative yang didukung oleh data
openaire +1 more source
DAMPAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP EKONOMI MAKRO
Nusantara Hasana Journal, 2023 Money laundering is an illegal method of generating large sums of money from criminal activities, such as drug trafficking, corruption or other criminal activities. The process of money laundering generally goes through three stages of activity, namely the placement stage, the distribution stage and the collection stage with the aim of making it appear
null Dian Ayu Rahmadani +1 more
openaire +1 more source
Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) [PDF]
, 2017 Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia dimulai sejak Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, telah menunjukkan arah positif. Namun, hasilnya belum optimal.
Yani, M. A. (Mas)
core
Fiat Justisia, 2014 Tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pencucian Uang.
Johari Johari
doaj
KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Perspektif Hukum, 2016 Kejahatan yang termasuk extra ordinary crime adalah kejahatan pencucian uang (money laundering) dapat mengancam stabilitas dan integritas perekonomian suatu negara yang merusak sendi-sendi negara. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh TNI aktif.
Budi Pramono
doaj +1 more source
Tugas dan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 [PDF]
, 2014 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa tugas dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pencegahan dan pemberantasan perbuatan pencucian uang di Indonesia serta apa saja ...
Nur, G. H. (Gusnafily)
core
IBLAM Law ReviewDalam kajian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, diungkap bahwa kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang No.
Rafel Maita +2 more
doaj +1 more source
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2016 Korporasi mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, dimana korporasi mempunyai pengaruh atas pertumbuhan yang luar biasa dari asetkegiatan USAha korporasi sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan menjadikankorporasi sebagai ...
Tambunan, M. P. (Marco)
core
KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 [PDF]
, 2016 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pencucian uang di Indonesia dan bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1.
Datunsolang, Arwendy
core +2 more sources
Keabsahan SMS (Short Message Service) sebagai Alat Bukti dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2016 Penggunaan Informasi Elektronik sebagai alat bukti diperbolehkan dalam hukum pidana khusus yaitu dalam hal ini Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan perkembangan teknologi, kegiatan pencucian uang menjadi lebih mudah dan tersembunyi, tanpa melihat jarak ...
Mokoginta, D. L. (Deby)
core