Results 41 to 50 of about 655,280 (204)
KEBIJAKAN YURIDIS PELANGGARAN PAJAK SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]
, 2011 Dalam konteks hukum pajak, tindak pidana pajak diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah ...
FATIMAH, SITI
core
DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, 2019 Policies on villages in Indonesia have experienced ups and downs since theRepublic of Indonesia was established. The regulation of the village is urgent because thevillage has a strategic position in development in Indonesia. Further the existence ofvillages in Indonesia had already existed before the Indonesian republic was established.In this article,
Abdul Fatah Fanani +3 more
openaire +2 more sources
Studi Komparasi Terhadap Undang-Undang Kearsipan Dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Al-Ma mun Jurnal Kajian Kepustakawanan dan Informasi, 2022 Informasi diera sekarang merupakan suatu kebutuhan primer bagi setiap masyarakat. Berbicara tentang informasi publik, tidak terlepas dari kearsipan sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis atau mengkaji serta membandingkan Undang-Undang No.
openaire +3 more sources
EXPLANATORY NOTE ON ANTI MONEY LAUNDERING (AMENDMENT) ACT 2003
Malaysian Journal of Syariah and Law, 2010 This article discusses some of the changes brought about by the amendments of Anti Money Laundering (Amendments) Acts 2003. It examines whether the legal principles under this law are able to address the scandals which have emerged in recent years ...
Zulkifli Hasan, Abd Hamid Abd Murad
doaj +1 more source
Majalah Ahkam Johor: kod undang–undang sivil Islam Kerajaan Negeri Johor 1331 H/1913 M [PDF]
, 2002 Majalah Ahkam Johor adalah kod Undang-undang Sivil Islam Kerajaan Johor yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Sultan Abu Bakar sejak tahun 1893 dalam bahasa Arab.
Borham, Abd. Jalil, Samsuri, Ariffin
core
Reviews in Aquaculture, Volume 17, Issue 2, March 2025.ABSTRACT Ornamental aquaculture and fishkeeping are very popular with millions of enthusiasts worldwide. The number of newly imported fish species for ornamental purposes grew slowly from World War I until the 1980s. It then exponentially increased until now with more than 7900 species and a large number of scientifically undescribed morphotypes.
Jindřich Novák +16 more
wiley +1 more source
PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
MIMBAR YUSTITIA, 2019 This research aims to find out how establishment of legislation and PERPPU in perspective Law No. 12 of 2011 concerning Establisment of legislation. The research method used by the author is normative legal research trought a status approach and historical approach to analysis establisment of legislation used.
openaire +3 more sources
KECUAIAN DAN PENENTUAN LIABILITI DALAM KES KEMALANGAN JALAN RAYA MENURUT UNDANG- UNDANG ISLAM
Malaysian Journal of Syariah and Law, 2009 This article elaborates the position of negligence as a factor in causing road accidents. The focus is on Islamic law and how the liability of parties is determined. The determination of liability depends on how the accident occurs. Whether it is within
Siti Zubaidah Ismail
doaj +1 more source
Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [PDF]
, 2015 Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) adalah peraturan yang dibentuk presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Dewasa ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Darmayanti, L. (Linda)
core +2 more sources
Adat Community in the Village Government: State and Society Relations in Indonesia [PDF]
, 2013 Reformasi politik yang dimulai sejak tahun 1998 di Indonesia telah menciptakan Undang-Undang No. 22/1999, kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 32/2004 sebagai kerangka kerja dalam menata hubungan antara Negara dan rakyat pada tingkat desa.
Syukur, I. (Iskandar)
core +2 more sources