Results 51 to 60 of about 655,280 (204)

THE POWER OF UNCERTIFIED URBAN LAND

open access: yesInternational Journal of Urban and Regional Research, Volume 48, Issue 5, Page 855-876, September 2024.
Abstract Uncertified land abounds. The critical question is whether such land can provide security of tenure, access to finance, effective urban planning, and highest and best use. While much research contests the prospects and problems of conventional land title registration, the power of uncertified land is an issue rarely raised and, if done, hardly
Franklin Obeng‐Odoom, Anne Haila
wiley   +1 more source

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Petani Pemulia Tanaman Di Indonesia [PDF]

open access: yes, 2013
Si:Undang-Undang terkait Pemulia Tanaman di Indonesia masih perlu dianalisis konsistensinya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman. hal ini terlihat dari munculnya beberapa kasus yang melibatkan pemulia tanaman.
Wahyuni, I. P. (Ira)
core  

Co‐occurrence of surf breaks and carbon‐dense ecosystems suggests opportunities for coastal conservation

open access: yesConservation Science and Practice, Volume 6, Issue 9, September 2024.
We examine the intersection of global surf breaks, Key Biodiversity Areas, protected areas, and carbon dense ecosystems to identify priority areas for conservation. We find roughly 90 million tonnes of C across more than 3600 surf breaks, suggesting that strengthened conservation of ecosystems near surf breaks can contribute to climate mitigation goals.
Jacob J. Bukoski   +7 more
wiley   +1 more source

ALTERNATIF MODEL PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI SIBER

open access: yesArena Hukum, 2017
This study was conducted to examine the alternative punishment for the cyber pornography crime. The purpose of this study is to find the punishment formulation which theoretically and philosophically is more acceptable in accordance with the moral ...
Faizin Sulistio, Nazura Abdul Manap
doaj   +1 more source

Tanggung Jawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [PDF]

open access: yes, 2017
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Mengenai Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan bagaimana ...
Palandi, A. B. (Andi)
core   +1 more source

The Omnibus Law on Job Creation and its potential implications for rural youth and future farming in Indonesia

open access: yesAsia Pacific Viewpoint, Volume 65, Issue 2, Page 248-262, August 2024.
Indonesian rural youth face challenges accessing farmland and sustaining an agricultural livelihood while their labour is not necessarily absorbed by other sectors. In that context, the Omnibus Law on Job Creation (Law 11/2020) promises to liberalise trade and investment across multiple sectors, including agriculture and food security.
Anna Sanders   +5 more
wiley   +1 more source

MEMAKNAKAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR SECARA IDEAL DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2019
Sebagai aturan dasar atau pokok penyelenggaraan negara, tentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat norma hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan landasan operasional agar tujuan dan cita hukum negara Indonesia dapat tercapai.
openaire   +3 more sources

Rechtsvinding : Penemuan Hukum ( suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam ) [PDF]

open access: yes, 2004
Tidaklah salah anggapan yang mengatakan bahwa undang-undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu meng­atur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya pula tidak jelas,
Nur, M. (Muliadi)
core  

The representation of indigenous children in policies in Indonesia

open access: yesAsian Social Work and Policy Review, Volume 18, Issue 2, June 2024.
Abstract According to the Indonesian Child Protection Law, Number 35/2014, the group of children that should receive special protection are minorities and isolated children; this includes Indigenous children who mostly live in remote areas. Under this law, Indigenous children gain special protection, including facilities to share their cultural ...
Mira Azzasyofia   +2 more
wiley   +1 more source

PORNOGRAFI DUNIA MAYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI ELEKTRONIK

open access: yesJurnal Gagasan Hukum, 2019
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi elektronik dan digital menimbulkan dampak hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek hukum. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia dapat berdampak positif dan negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia.
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy