Results 101 to 110 of about 885,787 (147)

Analisis komperhensif penyuluhan non-komersial sebagai sarana diseminasi Undang-Undang Cipta Kerja

Community Empowerment Journal
Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat masyarakat, terutama dalam hal pemahaman dan penerimaan terhadap regulasi tersebut, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang efektif dan inklusif.
Fadzlurrahman Fadzlurrahman, Muhammad Ainul Yaqin, Heni Afriyanti, Azkaa Maharani Wahyudi, Muhamad Malvino Surya Putra, Shava Nicky Setyawan, Rizqi Mei Vindraputri, Indi Rahmawati, Rahmat Aditia, Nicolas Ade Wika Putra   +9 more
doaj   +1 more source

Partisipasi masyarakat yang bermakna dalam penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam tahapan pembentukan perundang-undangan diperlukan
Dahlia Andriani
core  

Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masyarakat (Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja)

MAGISTRA Law Review
Fixed-term employment agreements (PKWT) are a policy that is inseparable from the Job Creation Law. This study discusses the implementation of fixed-term employment agreements in society. The article evaluates the impact of the Job Creation Law on PKWT by analyzing changes in legal provisions that affect the characteristics, rights, and protections of ...
openaire   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA TERHADAP JAM KERJA BERLEBIH DAN UPAH MINIMUM DALAM UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA [PDF]

Undang-Undang Cipta Kerja terdiri dari berbagai kluster dibuat dengan maksud dan tujuan pemikiran untuk memudahkan investasi dan pembukaan lapangan kerja di Indonesia.
HAMIM, VINA AMALIA
core   +1 more source

Pengantar hukum perburuhan pasca undang-undang cipta kerja

Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja berisi tentang dasar-dasar hukum perburuhan, hubungan industrial, hubungan kerja, pengupahan, mogok kerja dan penutupan perusahaan (Lock Out), tenaga kerja ...
Nindry Sulistya Widiastiani
core  

PENGABAIAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Jurnal Yudisial
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat formil dalam proses pembentukannya. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaikinya dalam jangka waktu dua tahun dengan ...
openaire   +1 more source

Analisis Yuridis terhadap Bangunan yang Didirikan Tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Kota Surabaya

Unes Journal of Swara Justisia
Perubahan regulasi perizinan bangunan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggantikan IMB dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), bertujuan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan efisiensi pembangunan.
Michael Rayhan Ndraha, Retno Dewi Pulung Sari   +1 more
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEKERJA LEPAS: MENYIKAPI TANTANGAN DI ERA GIG ECONOMY

Journal Presumption of Law
Perlindungan hukum bagi pekerja lepas di era gig economy menjadi isu penting yang memerlukan perhatian khusus. Dengan meningkatnya ketergantungan pada pekerjaan fleksibel dan kontrak, pekerja lepas menghadapi tantangan signifikan terkait hak dan ...
Rachmayani
doaj   +1 more source

Representasi Perempuan di Parlemen dan Legislasi Isu Lingkungan Hidup: Studi Kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Sejumlah studi menunjukkan bahwa perempuan cenderung untuk menunjukkan kepedulian tentang isu lingkungan hidup dibandingkan laki-laki. Kelompok perempuan juga disebutkan cenderung lebih banyak menunjukkan berperilaku pro-lingkungan, di rumah misalnya ...
Yessi Olivia, Nuraeni Nuraeni
doaj  

PERLUASAN KOMPETENSI PTUN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Semarang Law Review (SLR)
This artikel discusses the absolute competence of the State Administrative Court in positive fictitious cases after the enactment of the Job Creation Law, and its impacts. The approach method used in this research is normative jurisdiction, analytical descriptive specifications.
Regy Pamungkas, Tri Mulyani, Amri Panahatan Sihotang   +2 more
openaire   +1 more source