Results 111 to 120 of about 49,409 (137)

Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

open access: yesJurnal Sakato Ekasakti Law Review
Salah satu fungsi penegakan hukum adalah autopsi oleh ahli forensik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 133, Pasal 134 KUHAP dan Pasal 122 angka (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penelitian  ini
Linda Widia, null Fitriati, null Yuspar
openaire   +1 more source

PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA FIDUSIA DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKULU DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 125/PID.B/2014/PN.BKL) [PDF]

open access: yes, 2016
Pande Ketut Gita. 2015. E0011242. PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA FIDUSIA DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKULU DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 125/PID.B/2014/PN.BKL).
GITA, PANDE KETUT
core  

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg)

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
Pemalsuan surat adalah kejahatan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, kasus yang dibahas adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Pdg, di mana terdakwa ...
Intania, Aria Zurnetti, Siska Elvandari
doaj   +1 more source

PERBANDINGAN PENAFSIRAN HUKUM ATAS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PELANGGARAN JANJI PESANAN DARI KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA

open access: yesJurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Penelitian ini hendak mengangkat isu hukum tentang perbedaan penafsiran hukum atas unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Janji Pesanan dari Konsumen oleh Pelaku Usaha dalam Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Pid.Sus/2011 yang menafsirkan unsur kedua Tindak Pidana a quo yaitu semua perbuatan Pelaku Usaha yang melanggar Janji Pesanan dari Konsumen ...
openaire   +1 more source

Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu [PDF]

open access: yes, 2016
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dan bagaimana sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu ...
Tambuwun, A. I. (Aldi)
core  

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO RNNOMOR: 91/PID.SUS/2011/PN.PSO RNTENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]

open access: yes, 2015
ABSTRAKCUT RIZKY FEBRINA,STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR:201591/Pid.Sus/2011/PN.Pso TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSIFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v,65) pp, bibl, app.RIZANIZARLI, S.H.,M.H.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ...
Cut Rizky Febrina
core  

Penerapan Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan /Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

open access: yesJurnal Sakato Ekasakti Law Review
Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur larangan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis.
Bakti Firman Abadi, Neni Vesna Madjid
openaire   +1 more source

Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemerkosaan Yang Berusia Lanjut [PDF]

open access: yes, 2013
Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (IPTEK), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang dihadapi oleh manusia menjadi datang silih ...
, Dr.Natangsa Surbakti, S.H. M.Hum   +2 more
core  

Penerapan Unsur Tindak Pidana Penggelapan Oleh Penyidik Pada Kasus Penerima Dana Salah Transfer

open access: yesEkasakti Legal Science Journal
Penguasaan dana hasil transfer oleh seseorang yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya diancam pidana yang diatur dalam Pasal 85 Undang Undang  Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis.
Ali Basrah, Bisma Putra Pratama
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy