Results 31 to 40 of about 22,078 (152)

Asas Retroaktif pada Kasus Pelanggaran HAM (Perspektif Hukum Islam)

open access: yesUlumuna, 2009
The principle of retroactiveness in The Act, Number 26 in 2000 on Human Rights Jurisdiction provokes pros and cons. In one hand, severe violence against human rights is an extra ordinary crime that requires special treatment.
Ikhwan Ikhwan
doaj   +1 more source

Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

open access: yesJurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM), 2023
Asas legalitas merupakan asas yang sangat mendasar dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum pidana. Asas legalitas merupakan asas yang menjadi asas legitimasi dalam dilaksanakannnya ketentuan hukum pidana Indonesia. Semula asas legalitas yang berlaku di Indonesia ialah asas legalitas formal yang bersifat kaku oleh karena berasal dari hukum pidana ...
openaire   +1 more source

ISTIṢḤĀB SEBAGAI SOLUSI PEMECAHAN MASALAH KEKINIAN

open access: yesSyariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2018
Dinamisasi hukum Islam bisa dicapai dengan menekankan sisi kemaslahatan sebagai pertimbangan utama penetapan hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meninjau ulang istiṣḥāb sebagai dalil hukum, yaitu menetapkan sesuatu berdasarkan ...
Maskur Rosyid
doaj   +1 more source

Analisis Yuridis Wewenang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pengurusan Tanah di Indonesia

open access: yesShar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 2020
Penelitian ini merupakan kajian hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait pengurusan tanah di Indonesia berdasarkan telaah yuridis. Adapun dasar teori yang digunakan adalah menurut Herbert G.Hick yang menyebutkan wewenang adalah adalah hak untuk ...
Hasiah Hasiah
doaj   +1 more source

An Overview of the Principle of Legality: Common Law VS Civil Law

open access: yesIkatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law Journal
Asas legalitas merupakan dasar fundamental dalam penegakan hukum pidana, sehingga diperlukan pemahaman yang mendasar dan mendalam mengenai hal tersebut.
Annisa Hafizhah   +2 more
doaj   +1 more source

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

open access: yesJurnal Wawasan Yuridika, 2017
AbstrakSeiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat jenis-jenis narkotika dan psikotropika bertambah banyak, jenis-jenisnya pun yang beredar di kalangan pecandu makin bervariasi pula.
Gilang Fajar Shadiq
doaj   +1 more source

PEMAKNAAN ALIRAN DUALISTIS PERSPEKSTIF HUKUM PIDANA DALAM KUHP NASIONAL

open access: yesAsy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, 2023
The presence of criminal framework in WvSNI relies on legality rules which state that an act is considered criminal if the actions and errors are fulfilled in an article formulation, thus causing the discipline in WvSNI to be felt to be very inflexible ...
Reski Anwar
doaj   +1 more source

Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materil pada KUHP Nasional

open access: yesJurnal Fakta Hukum, 2023
Keywords : Legality, Formal, Material, National Criminal Code     Abstract   : Since formal legality is frequently regarded as a truly sacred order, it is expected to adhere to a sense of justice. Moreover, the arrangements in the law should be executed no matter what that and should be treated as an impression ...
openaire   +1 more source

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS DAN EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

open access: yesAudito Comparative Law Journal, 2021
This research will discuss about how the application of the principle of legality in Law No. 35 years old. 2009 regarding the regulation of the authority to arrest suspects in criminal acts of abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotics ...
Sunardi Riono, Haris
doaj   +1 more source

Perlindungan terhadap Korban sebagai Penyeimbang Asas Legalitas [PDF]

open access: yes, 2015
Asas Legalitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan Perundang-undangan.
Wirawan, K. A. (Ketut)
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy