FUNGSI HUKUM PROSEDURAL DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (SUATU STUDI TERHADAP PENGGANTIAN SETYA NOVANTO DAN PEMBERHENTIAN FAHRI HAMZAH) [PDF]
, 2017 FUNGSI HUKUM PROSEDURAL DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT(Suatu Studi terhadap Penggantian Setya Novanto dan Pemberhentian Fahri Hamzah)Fhadilah Eka Pratiwi Eddy Purnama Husni Jalil ABSTRAKHukum prosedural pengisian jabatan ...
FHADILAH EKA PRATIWI
core
MENGGALI MAKNA ASAS LEGALITAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA
Al-Mazaahib, 2018 The principle of legality is a very fundamental principle in Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law. The Indonesian Criminal Code Bill recognizes the principle of material legality (not absolute), so the consequence, even though it is not ...
ach, Tahir
doaj +1 more source
Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari Aspek Lex Certa pada Asas Legalitas [PDF]
, 2016 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana luas cakupan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan bagaimana delik dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana dilihat dari aspek lex certa yang merupakan salah satu aspek dari asas legalitas.
Kantjai, M. M. (Marcelly)
core +1 more source
Penerapan Asas Legalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Masyarakat Adat
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, 2020 Di Indonesia sumber utama hukum pidana terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan sumber dari hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup juga dapat dianggap sebagai sumber hukum dengan batasan-batasan tertentu.
Fasih Arrizall +2 more
openaire +1 more source
Analisis Yuridis Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tentang Permohonan Praperadilan Diluar Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP [PDF]
, 2015 Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi atas perkara yang tidak ...
Pratista, B. S. (Bayunugraha)
core
OPTIMALISASI KONSEP REWARD TERHADAP WHISTLE BLOWER TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Masalah-Masalah Hukum, 2016 Mencermati rumusan Pasal 10 ayat (2) ada dua kesimpulan yang menarik, yaitu (1) Whistle blower tetap dipidana bila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan asas legalitas.
Edi As'adi
doaj +1 more source
Respon Nilai Keadilan Atas Keberlakuan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana
Collegium Studiosum Journal, 2022 The response of the value of justice to the application of the principle of legality is essentially an attempt to make changes to the concept of the Criminal Justice System which is considered retributive and inhumane. The principle of legality with the guarantee of legal certainty does not fully guarantee community justice, therefore a shift in the ...
openaire +1 more source
PERLUASAN ASAS LEGALITAS DALAM RKUHP SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2022 Tujuan studi ini yakni guna mengidentifikasi serta mengerti latar belakang perluasan makna asas legalitas dalam RKUHP serta memahami apakah perluasan asas legalitas dalam RKUHP tidak bertentangan dengan makna dari asas legalitas itu sendiri. Riset ini memanfaatkan jenis riset hukum normatif, pendekatan statute approach, pendekatan historis, serta ...
Diah Ratna Sari Hariyanto +1 more
openaire +1 more source
Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba [PDF]
, 2013 Sebagai negara hukum Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ...
S.H., M.H., Ismawati Septiningsih
core +3 more sources
Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif sebagai Pembatasan terhadap Kebebasan Bertindak [PDF]
, 2017 Asas legalitas merupakan asas yang membatasi kekuasaan pemerintahan, dan pembatasan pemerintahan ini bukan berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan (sturing) kehidupan masyarakat.
Asiyah, N. (Nur)
core +1 more source