Results 11 to 20 of about 1,883 (146)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum sesuai dengan aturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017.
Islamiyah Hasan Bandaso +2 more
doaj +1 more source
Transformasi Bawaslu sebagai Penegak Keadilan Pemilu
Menjadikan Bawaslu sebagai Badan Peradilan khusus pemilu merupakan alternatif ideal untuk memaksimalkan tugas-tugas Bawaslu dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas. Dengan desain kelembagaan yang ada saat ini, tidaklah sulit untuk menjadikan Bawaslu sebagai Badan Peradilan khusus pemilu, sebab struktur kelembagaan Bawaslu saat ini telah terbentuk
Ashar Hasyim +2 more
openaire +1 more source
Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu (Studi Kasus Mamuju Tengah)
Penelitian inimengkaji tentangPenegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang ditangani oleh ...
Wahyu Diansyah, Tri Suhendra Arbani
doaj +1 more source
Neutrality of Village Heads and Village Officials in Pemilukada in Luwu Regency
The leadership of a Village Head in each village must be able to be a good example and role model for the community. The involvement of the Tirowali village head in Luwu Regency in practical politics in the last 2018 regional head elections is of course
Asbudi Dwi Saputra
doaj +1 more source
Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum pada penanganan tindak pidana Pemilu. Di mana pada reforrmasi pada sistem dan Pemilu di Indonesia dirasakan masih dijalankan setengah hati.
Diyar Ginanjar Andiraharja
doaj +1 more source
PERAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
The General Election (Pemilu) is a democratic party held every 5 (five) years, the Election Supervisor (Bawaslu) has an important role in electoral process disputes that occur between election participants and election participants and election organizers, as a result of the stipulation of Decisions and/or The Official Report of the KPU which is ...
ALIF ANANDIKA PUTRA +1 more
openaire +1 more source
KEABSAHAN PUTUSAN HUKUM BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU
This study will discuss the validity of the Bawaslu's decision on election violations. Because, according to preliminary findings, with the issuance of Law No. 7 of 2017 the position of Bawaslu is stronger. In this Law, Bawaslu in handling election disputes can not only provide recommendations to the KPU but also provide or make decisions that must be ...
Mushafi Mushafi +2 more
openaire +1 more source
IMPLIKASI ADANYA UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN BAWASLU TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
Proses penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Pemilu) dan implikasi adanya upaya hukum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap putusan pelanggaran administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dianggap
Ahmad Syarifudin
doaj +1 more source
Setiap penegakan hukum Pemilu ditangani oleh lembaga negara tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu adalah salah satu lembaga yang memperoleh atribusi kewenangan untuk menegakan hukum Pemilu terkait dengan sengketa proses Pemilu.
Bakhrul Amal
doaj +1 more source
Pencegahan Kecurangan oleh Bawaslu pada Pemungutan Suara Pemilu
ABSTRAK Peneletian ini membahas tentang Pencegahan Kecurangan Oleh Bawaslu Pada Pemungutan Suara Ulang PSU Pilkada Kabupaten Pali Tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pencegahan Kecurangan Oleh Bawaslu Pada Pemungutan Suara Ulang PSU Pilkada Kabupaten Pali dan Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung ...
Erik Darmawan +2 more
openaire +1 more source

