Results 21 to 30 of about 1,883 (146)
THE CAPACITY OF THE ELECTION SUPERVISORY BOARD (BAWASLU) SECRETARIAT TO SUPPORT COMMISSIONERS' SUPERVISORY DUTIES DURING THE 2018 REGIONAL ELECTIONS (PILKADA) IN EAST NUSA TENGGARA’S ELECTION SUPERVISORY BOARD [PDF]
This research aimed to describe and explain: The capacity of the Secretariat of the Election Supervisory Board (Bawaslu) to support commissioners' supervisory duties during the 2018 Regional Elections (Pilkada) in the Election Supervisory Board of East ...
Jani I., Djani W., Djaha A.S.A.
doaj
Dari Sekadau ke Sabu Raijua: Menakar Jejak Bawaslu dalam Dinamika Persidangan di Mahkamah Konstitusi
The Election Supervisory Body (Bawaslu) in the hearing of 2020 Regional Head Election Dispute played an essential role as a supervisor and its statements in the field became one of the keys for the Constitutional Court of Justice to obtain balanced ...
Rima Yuwana Yustikaningrum +1 more
doaj +1 more source
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kota Semarang. Kualitas pemilu salah satunya ditentukan oleh konsistensi Bawaslu dalam menjalankan tugas peran dan fungsinya.
Pulung Abiyasa
doaj +1 more source
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dituntut untuk lebih aktif dalam menindaklanjuti segala temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pemilu baik itu sengketa pemilu dari tahapan yang satu ketahapan yang lainnya agar pemilu dapat berjalan denga lancar aman
Erika Norliza’Aini +2 more
doaj +1 more source
The electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017. It is marked the electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017.
Khairul Fahmi +3 more
doaj +1 more source
Empowering the Election Supervisory Agency: Enforcement of Law Number 7 of 2017 on General Elections
The implementation of elections in Indonesia is governed by Law No. 7 of 2017 on General Elections, which establishes regulations for simultaneous elections.
Dwi Zaen Prasetyo
doaj +1 more source
BAWASLU DAN PENEGAKAN HUKUM PEMILU
Election law enforcement is a necessity in an election that is democratic and has legal provisions. Election law enforcement agencies are the key to the implementation of democratic and fair elections. No matter how small the violations that occur, it is important to follow up, so that substantial democracy can be achieved and carried out.
openaire +2 more sources
Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Politik Uang dalam Pemilihan Calon Legislatif
Pokok permasalahan penelitian ini adalah kejahatan politik uang pada penyelenggara pemilu legislatif di Kabupaten Pinrang serta upaya bawaslu dalam meminimalisir kejahatan politik uang pada penyelenggara pemilu di KabupatenPinrang ...
Andi Nada, Syamsuddin Radjab
doaj +1 more source
REKOMENDASI BAWASLU SEBAGAI BENTUK PROGRESIVITAS DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU
Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi terhadap 7 (tujuh) calon petahana pada pilkada 2020. Alasannya adalah 3 diantaranya merupakan petahana yang menyalahgunakan bantuan sosial untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan, sedangkan yang lainnya adalah melakukan mutasi jabatan.
Litya Surisdani Anggraeniko +1 more
openaire +1 more source
Sesuai amanat regulasi, penyelesaian sengketa proses pilkada dan pemilu diemban oleh lembaga pengawas dan penegak keadilan pemilu yaitu Bawaslu. Peran Bawaslu yang begitu sentral menjadi harapan dalam menjaga keadilan pilkada maupun pemilu.
Ujang Abidin, Dulnasir Dulnasir
doaj

