Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) [PDF]
Allegation of abuse of authority that committed by public officials is an object to should be examined with the specialty principle (specialialiteit beginsel), because the deviation from this principle would impact to abuse of authority (detournement de
Fathuddin, F. (Fathuddin)
core
Diskresi Polisi Republik Indonesia dalam Lalu Lintas
Penelitian ini mengkaji tentang upaya diskresi pelanggaran lalu lintas di polres Tulungagung serta upaya untuk mengatasi hambatan diskresi lalu lintas tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam hambatan polri dalam menggunakan upaya diskresi pelanggaran lalu lintas di polres Tulungagung serta upaya untuk mengatasi hambatan diskresi ...
openaire +1 more source
Eksistensi Kewenangan Diskresi Kepala Daerah Dalam Penataan Ruang
Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan diskresi kepala daerah dalam penataan ruang adalah Kepala daerah melaksanakan diskresi berdasarkan 3 (tiga) poin penting pertama kondisi darurat yang tidak mungkin mmenetapkan peraturan, kedua belum ada peraturan yang mengatur, ketiga sudah ada peraturannya tetapi redaksinya multitafsir dan penggunaan ...
Yanto Demetus Modu +2 more
openaire +1 more source
Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia [PDF]
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Berbagai program telah dibuat dandigulirkan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk dalam kurun waktu yang sudah cukup lama. Namun,
Firdaus, F. (Firdaus) +1 more
core
Restorative Justice dalam KUHAP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Diskresi Aparat Penegak Hukum
Pengaturan restorative justice dalam KUHAP Baru menandai pergeseran paradigma sistem peradilan pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.
Muh Hajoran Pulungan, Mosgan Situmorang
doaj +1 more source
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KEWENANGAN DISKRESI YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta +1 more
openalex +2 more sources
Analisis Yuridis Asas Freies Ermessen dalam Menyelenggarakan Fungsi Pajak [PDF]
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan diskresi dalam menyelenggarakan fungsi pajak dan untuk mengetahui tolok ukur serta bentuk atau mekanisme pengujian asas freies ermessen manakala terjadi kerugian bagi masyarakat.
Jamal, A. Y. (Ahmad)
core
Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif [PDF]
This articel aim for examine reformation and optimalisation of law enforcement at law enforcerment institution in terms of progresive law perspective. the law face in Indonesia today is faced a complex problem on law enforcement process.
Ansori, L. (Lutfil)
core
ANALISIS DISKRESI KEBIJAKAN FISKAL PADA KEUANGAN NEGARA PEMERINTAH PUSAT PERIODE 1990-2013 [PDF]
IZZATI NURIMA BRILIANTI. Analysis Discretionary Fiscal Policy Of State Finances Central Government On Period 1990-2013. Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2015.
BRILIANTI, IZZATI NURIMA
core

