Diskresi Hukum dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN, 2020 ABSTRACT: Marriage is one important part in the journey of human’s life. According to the Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 1: Marriage is a physical-mental bond between a man and a woman, as a husband and a wife, aiming to create an eternal and happy family/household based on God Almighty.
openaire +1 more source
Dasar Pertimbangan Tindakan Diskresi oleh Penyidik Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt (Studi di Polresta Malang) [PDF]
, 2015 Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang dasar pertimbangan kewenangan diskresi yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian di Polresta Malang.
Herdian, F. (Fadly)
core +2 more sources
Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi dan Diskresi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum [PDF]
, 2015 Belakangan ini makin maraknya kriminalisasi yang dilakukan anak dibawah umur, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppress No. 36 tahun 1990.
Ayu, P. N. (Poppy), Susetyo, H. (Heru)
core
Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 2022 Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten Di Provinsi Aceh yang berpedoman kepada undang-undang tersebut, mengingat bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai bupati ...
null Juanda Syahputra +3 more
openaire +1 more source
Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab (Diskresi) [PDF]
, 2013 Function of control and authority of the Police of the Republic ofIndonesia related to the aspects of preemptive, preventive, and repressive. One ofduties of the Police of the Republic of Indonesia as the states instrument and lawenforcer in maintain the
Suteja, M. (Made)
core
Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana [PDF]
, 2017 This article discusses the police's authority to stop ongoing criminal investigation, i.e. by the issuance of an Instruction Letter to Cease Criminal Investigation and how it is at present used in practice.
Safrina, A. (Anne) +2 more
core +3 more sources
Pengujian Peraturan Kebijakan Oleh Yudikatif (Telaah Putusan Mahkamag Agung Nomor 23p/hum/2009) [PDF]
, 2016 Suatu produk hukum di Indonesia berupa peraturan (regels) yang bersifat mengatur (regelling) dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, sedangkan beschiking dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian vonis dapat ...
Taufik, M. I. (Muhamat)
core
Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan antara Perbuatan Maladministrasi dengan Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2018 The aim of this resecearch is to determine about the limitations between the act of goverment officials (bestuurhandelingen) that inflict state financial loss qualified as a maladministration or a corruption offence. The research method used is Juridical
Guslan, O. F. (Odie)
core +2 more sources
REFORMULASI DISKRESI DALAM PENATAAN HUKUM ADMINISTRASI
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012 <p>Instrumen hukum paling klasik untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah Hukum Administrasi Negara (HAN). Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut, birokrasi menjadi alat yang efektif didalam menjalankan pengelolaan negara.
openaire +2 more sources
Penggunaan Diskresi dalam Birokrasi Pemerintahan [PDF]
, 2016 Governance reforms should be coupled with a passion for bureaucratic reform. Good Governance must be done in an effective, clean and efficient so as to ensure the welfare and freedom of the life of the nation.
Budianta, E. (Eka)
core