Results 61 to 70 of about 9,183 (178)
Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, seringkali antara kepastian hukum dengan kemanfaatan. Usia KUHAP yang sudah lima puluh tahun ini, terungkap berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (criminal justice
Muhaimin Muhaimin
doaj +1 more source
Perlindungan Hak Asasi Tersangka terhadap Tindakan Sewenang-wenang Aparat Kepolisian Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian [PDF]
, 2016 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak asasi tersangka selama dalam proses hukum menurut peraturan Perundang–undangan di Indonesia dan apa jaminan hukum terhadap tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat ...
Srianti, S. (Srianti)
core +1 more source
KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PROSES PIDANA [PDF]
Perspektif, 2005 Diskresi represent the kewenangan free from the Police Republic of indonesia to determine the stages; steps in course of crime. Diskresi Police executed by pursuant to Law No 2 Th. 2002 about State police of Republic of Indonesia also conducted by construction of profession and code of etik profession of to be action of State police functionary ...
openaire +1 more source
KEDUDUKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN
JURNAL RETENTUM, 2019 This research aims at finding (1) the definition of government officer’s discretion and (2) how is the position of government officer’s discretion. The research method used with the type of research used is empirical legal research. Empirical legal research is a legal research method that functions to be able to see the law in the real sense and ...
openaire +1 more source
Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana [PDF]
Jurnal Lex Renaissance, 2021 The purpose of this study is to identify, first, the application of investigator discretion at the Sleman Police in handling criminal acts as an effort to realize restorative justice. Second, the procedures for police investigators in exercising discretion as an effort to realize restorative justice.
openaire +2 more sources
Diskresi Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polda Kalteng [PDF]
, 2013 Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menegakan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Tugas Kepolisian tersebut tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan peraturan Perundangundangan, karena ...
Prawira, P. Y. (Putu)
core
Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan [PDF]
, 2015 This paper aims to determine the limits of the use of discretion in governance and its responsibility when there is a deviation of the law. As a welfare state, the principle of legality alone is not enough to be actively involved in serving the interests
Ansori, L. (Lutfil)
core +1 more source
DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN
Jurnal Analis Kebijakan, 2019 Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (UU AP) didefinisikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yangditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalankonkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturanperundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak ...
openaire +2 more sources
Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Konsep Restorative Justice sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Restorative Justice dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan ...
Susana Andi Meyrina
doaj +1 more source
Diskresi, Lembaga Komunikasi dan Informatika di Kota YOGYAKARTA [PDF]
, 2012 The publication of Government Regulation Number: 41 year 2007 regarding the regional organization requires each region to form local ICT government institution.
Suwarto, S. (Suwarto)
core