Results 41 to 50 of about 9,183 (178)
Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap aparat penegak hukum, untuk bertindak dan mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri, telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kewenangan
Selvy Fania Dwinanda +2 more
doaj +3 more sources
ALTERNATIF PENERAPAN DISKRESI DALAM MODEL PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH YANG BERCIRIKAN KEPULAUAN
Penelitian ini mengkaji tentang praktik pelayanan publik di daerah yang bercirikan kepulauan (Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau) yang notabene memiliki banyak pulau-pulau kecil sebagai wilayah bermukin masyarakat yang belum sepenuhnya aksesibel ...
Pery Rehendra Sucipta Sucipta
doaj +1 more source
Analisis Kewenangan Diskresi Pejabat Daerah Perihal Pengalihan Anggaran
Pemerintah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, namun sesuai dengan perkembangan dan tuntutan keadaan tidak semua peraturan perundang-undangan siap, hal disebabkan pembuatan ...
Octo Iskandar, Dzaky Perdana Dharmawan
doaj +1 more source
PENGGUNAAN DISKRESI OLEH KEPALA DAERAH UNTUK KONSISTENSI PENATAAN RUANG
This paper explores the benefits for using discretion on local spatial planning when there is a gap on a system of rules, that must be filled immediately for the local government permit process as an instrument of spatial control for investment ...
Erma Ekawati Purnama +1 more
doaj
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT DALAM PENGGUNAAN DISKRESI PEMERINTAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
The purpose of this study is to explain and analyze legal protections for the people in the use of government discretion during the Covid 19 pandemic. This research is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach.
Syofyan Hadi, Moudy Raul Ghozali
doaj +1 more source
DISKRESI SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN HUKUM
Tujuan pembuatan kebijakan hukum administrasi negara darurat ada beberapa (1) perlindungan hukum terhadap masyarakat rentan dalam perekonomian. (2) perlindungan kesehatan, perlindungan masyarakat, perlindungan tenaga medis dan perlindungan dunia usaha. (3) perlindungan terhadap tindakan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Terhadap penggunaan diskresi
openaire +1 more source
KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Abstrak Prinsip diskresi adalah prinsip yang penting sebagai panduan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Sebagaimana halnya hakim yang tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, maka pemerintah pun tidak dapat menolak mengambil ...
Victor Imanuel Nalle
doaj +1 more source
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi
Penelitian ini melihat dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi serta melihat apakah terdapat diskresi kebijakan fiskal dan bagaimana dampaknya terhadap volatilitas output dan inflasi.
Nurul Amin
doaj +3 more sources
DISKRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Asas negara hukum adalah asas hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
openaire +1 more source
Dalam memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing, Pemerintah harus tunduk pada UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Namun Kementrian Hukum dan HAM memberikan kewarganegaraan RI kepada Archandra, meskipun Archandra belum memenuhi ...
Muhamad Beni Kurniawan
doaj +1 more source

