Results 41 to 50 of about 9,183 (178)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diskresi Penyidik Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Padang

open access: yesDelicti
Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap aparat penegak hukum, untuk bertindak dan mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri, telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kewenangan
Selvy Fania Dwinanda   +2 more
doaj   +3 more sources

ALTERNATIF PENERAPAN DISKRESI DALAM MODEL PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH YANG BERCIRIKAN KEPULAUAN

open access: yesJournal Presumption of Law, 2022
Penelitian ini mengkaji tentang praktik pelayanan publik di daerah yang bercirikan kepulauan (Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau) yang notabene memiliki banyak pulau-pulau kecil sebagai wilayah bermukin masyarakat yang belum sepenuhnya aksesibel ...
Pery Rehendra Sucipta Sucipta
doaj   +1 more source

Analisis Kewenangan Diskresi Pejabat Daerah Perihal Pengalihan Anggaran

open access: yesKrtha Bhayangkara, 2022
Pemerintah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, namun sesuai dengan perkembangan dan tuntutan keadaan tidak semua peraturan perundang-undangan siap, hal disebabkan pembuatan ...
Octo Iskandar, Dzaky Perdana Dharmawan
doaj   +1 more source

PENGGUNAAN DISKRESI OLEH KEPALA DAERAH UNTUK KONSISTENSI PENATAAN RUANG

open access: yesMimbar Hukum, 2021
This paper explores the benefits for using discretion on local spatial planning when there is a gap on a system of rules, that must be filled immediately for the local government permit process as an instrument of spatial control for investment ...
Erma Ekawati Purnama   +1 more
doaj  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT DALAM PENGGUNAAN DISKRESI PEMERINTAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

open access: yesDiH, 2022
The purpose of this study is to explain and analyze legal protections for the people in the use of government discretion during the Covid 19 pandemic. This research is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach.
Syofyan Hadi, Moudy Raul Ghozali
doaj   +1 more source

DISKRESI SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN HUKUM

open access: yes, 2022
Tujuan pembuatan kebijakan hukum administrasi negara darurat ada beberapa (1) perlindungan hukum terhadap masyarakat rentan dalam perekonomian. (2) perlindungan kesehatan, perlindungan masyarakat, perlindungan tenaga medis dan perlindungan dunia usaha. (3) perlindungan terhadap tindakan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Terhadap penggunaan diskresi
openaire   +1 more source

KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

open access: yesRefleksi Hukum, 2016
Abstrak Prinsip diskresi adalah prinsip yang penting sebagai panduan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Sebagaimana halnya hakim yang tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, maka pemerintah pun tidak dapat menolak mengambil ...
Victor Imanuel Nalle
doaj   +1 more source

Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi

open access: yesIqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2012
Penelitian ini melihat dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi serta melihat apakah terdapat diskresi kebijakan fiskal dan bagaimana dampaknya terhadap volatilitas output dan inflasi.
Nurul Amin
doaj   +3 more sources

DISKRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

open access: yesJusticia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 2020
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Asas negara hukum adalah asas hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
openaire   +1 more source

Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Thahar ditinjau dari Asas Pemerintahan yang Baik

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Dalam memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing, Pemerintah harus tunduk pada UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Namun Kementrian Hukum dan HAM memberikan kewarganegaraan RI kepada Archandra, meskipun Archandra belum memenuhi ...
Muhamad Beni Kurniawan
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy