Results 21 to 30 of about 9,183 (178)

Implikasi Diskresi Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah

open access: yesCepalo, 2019
Pada keadaan tertentu menteri pertanahan serta kepala kantor pertanahan dapat mendaftarkan pemindaan hak atas tanah dalam suatu bidang tanah hak milik, yang dalam hal ini aktanya tidak dibuat oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT.
Upik Hamidah
doaj   +3 more sources

DISKRESI (FREIES ERMESSEN): PERANGKAT HUKUM PENUNJANG PEMBANGUNAN

open access: yesSuara Khatulistiwa, 2017
Implementation of development requires appropriate legal policy to avoid trapped in collusion, corruption and nepotism. However, it is not uncommon for state officials to hesitate to take a position with the reason "fear" is accused of corruption. As a result, development becomes impeded.
exaly   +3 more sources

Peran Epikeia sebagai Keutamaan yang Menuntun Diskresi Moral

open access: yesJurnal Teologi
Hukum Gereja hingga saat ini sering kali masih sulit untuk dipahami. Hal ini berdampak juga pada pengaplikasiannya. Terdapat beberapa aturan yang sulit untuk diaplikasikan dalam situasi tertentu. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian konteks karena hukum yang diformulasikan berdasarkan konteks tertentu, diaplikasikan pada konteks yang berbeda ...
Warow, Anita Stephanie F.   +1 more
exaly   +2 more sources

DISKRESI DALAM PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DARI UNSUR TNI/POLRI

open access: yesReusam: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum
This research aims to find out and review the laws and regulations regarding the appointment of Acting Regional Heads from the TNI / Polri elements.
Raihan Ardiansyah
exaly   +3 more sources

Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Pemberian Izin Usaha Pengolahan Pertambangan

open access: yesDiversi, 2022
Penelitian ini mengkaji tentang diskresi dan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan di Aceh. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis tanggung jawab dan diskresi Pemerintah Aceh dalam izin usaha dan moratorium pengelolaan
T Surya Reza
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

open access: yesKlausula, 2023
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban diskresi dan hubungannya dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif ...
Firstnandiar Glica Aini Suniaprily   +1 more
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2018
Penel i t i an i ni bert uj uan unt uk menget ahui bagai mana pert anggungj awaban pej abat  pemerintahan atas tindakan diskresi yang berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang serta bagaimana tolok ukur tindakan diskresi oleh pejabat pemerintahan dapat ...
Sabarudin Hulu, Pujiyono Pujiyono
doaj   +1 more source

Model Pendekatan Adaptif sebagai Upaya Membangkitkan Resiliensi UMKM

open access: yesJurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2023
Penelitian ini bermula dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat guna membangkitkan kembali perekonomian nasional di masa pandemi termasuk UMKM yang masih belum menunjukkan hasil yang optimal.
Suryawati Suryawati   +3 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy