Results 31 to 40 of about 9,183 (178)

POLITIK HUKUM DISKRESI DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA PEMERINTAH DAN LEGISLATIF

open access: yesKodifikasia, 2020
Diskresi (freies ermessen) merupakan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri yang dimiliki oleh Pemerintah atau pejabat administrasi negara. Diskresi sebagai sarana untuk mengatasi persoalan-persoalan yang penting, mendesak, muncul secara tiba-tiba ...
Endrik Safudin
doaj   +1 more source

Diskresi Kepolisian melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo)

open access: yesJurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2020
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan mediasi penal yang dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh perpolisian masyarakat di Polsek Sektor Galur beserta faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan mediasi penal ...
Priyo Santoso
doaj   +1 more source

Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan

open access: yesPAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2023
Introduction: Discretionary authority is the authority possessed by the police as mandated by law to carry out their duties, especially in responding to social phenomena in society.Purposes of the Research:  This study aims to determine the form of the exercise of discretionary authority in the termination of an investigation, and what are the ...
Michael Ken Lingga   +2 more
openaire   +1 more source

PENDEKATAN NEGARA HUKUM KRISIS EKONOMI: SEBUAH JALAN TENGAH

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2022
Artikel ini membahas pendekatan baru atas model negara hukum yang tepat untuk diterapkan dalam keadaan darurat ekonomi (the economic crisis rule of law).
Yafet Yosafet Wilben Rissy
doaj   +1 more source

DISKRESI PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ARCANDRA TAHAR OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTŪRIYYAH

open access: yesAl-Mazaahib, 2020
Diskresi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat ...
Sudarti Sudarti
doaj   +1 more source

Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta)

open access: yesJurnal Ketahanan Nasional, 2015
Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, mengetahui penerapan dikresi anggota kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa, terkait bentuk tindakan dan pertimbangannya serta kendala; dan Kedua, implikasinya terhadap ketahanan wilayah.
Legowo Saputro
doaj   +1 more source

Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Menetapkan Diskresi (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016) [PDF]

open access: yes, 2017
Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah memberikan keleluasan bagi pejabat pemerintahan dalam menerbitkan diskresi terkait penggunaan anggaran negara maupun daerah.
Ulya, Z. (Zaki)
core   +1 more source

Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik [PDF]

open access: yes, 2017
The creation of policy is one of the prerogatives of a free and uninhibited (freies ermessen, or free discretion) government administrations. Although freies ermessen grants free authority to the government, within the framework of national the law said ...
Suratno, S. B. (Sadhu)
core   +2 more sources

PERKEMBANGAN KONSEP ATAU PEMIKIRAN TEORITIK TENTANG DISKRESI BERBASIS INVESTASI DI DAERAH

open access: yesMimbar Hukum, 2018
Regional autonomy as an effort to accelerate the welfare of the people still can not meet the expectations and still needed innovation or legal breakthrough by head of a district.
Subadi Subadi   +1 more
doaj   +1 more source

TANGGUNG JAWAB JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DALAM PENGGUNAAN DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE)

open access: yesMimbar Hukum, 2020
Discretion is part of the authority to act freely by government officials to ensure the implementation of public services. The instrument of discretion is attached to the functionary and used to overcome problems where there is no law.
Adam Setiawan, Nehru Asyikin
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy