Problematika Diskresi dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi terhadap Undang-undang No. 30 Tahon 2014) [PDF]
, 2015 The existence of discretion on the one hand it is beneficial for administration officials to overcome the stagnation of government. Discretion allow a government official to issue a policy even though there is no legislation that became law umbrella ...
Heryansyah, D. (Despan)
core
Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges/Quo Vadis Constitusional Complaint di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi [PDF]
, 2021 Layyin Mahfiana, Lisma Lisma
openalex +1 more source
Keabsahan Diskresi Dalam Penyelesaian Sisa Pekerjaan Yang Bukan Disebabkan Force Majeure [PDF]
, 2015 In present condition, there is no regulation that regulates the completion of undone work which is not caused by force majeure at the local government Budget activity document.
Hadi, I. (Ika)
core +1 more source
DISKRESI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI
Badamai Law Journal, 2020 Tujuan yang akan dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tindakan diskresi yang dapat termasuk tindakan melanggar hukum, apakah tindakan diskresi dapat dipidana. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
openaire +2 more sources
Diskresi Dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan Di Puskesmas Kepanjen) [PDF]
, 2016 BPJS-Kesehatan Policy as a top-down policy, Puskesmas position as the spearhead of health services, especially in Puskesmas Kepanjen Malang District. Issues that exist in this research is how the pattern of discretion occurs and how its impact on BPJS ...
Pradana, G. A. (Gatu)
core
Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia [PDF]
, 2014 Giving great authority to the organs of government to be involved in most aspects of public life is the philosophical consequences of the welfare state understand which adopted by Indonesia constitution adopted.
Sufriadi, S. (Sufriadi)
core
Kebijakan Mediasi Penal pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta [PDF]
, 2013 Law abiding citizen is one of every constitutional states expectation to reach justice, utility ,and legal certanty as law purposes. Justice must be in priority if a clash happens among them and so in theft cases, penal mediation is one alternative to ...
Zakki Adlhiyati, Edy Herdiyanto, Achmad
core +2 more sources
DISKRESI HAKIM:POLA PENYELESAIAN KASUS DISPENSASI PERKAWINAN
De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2014 Underage marriage is still a problem for developing countries, including Indonesia. Various national and international research shows that the model has the potential marriage has increased in the decade ahead. In Indonesia, the marriage age limit set is 19 years for men and 16 years for women.
openaire +3 more sources
KEBIJAKAN BAILOUT CENTURY: DISKRESI ATAU KRIMINALISASI KEBIJAKAN [PDF]
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2016 Kebijakan bailout Century merupakan diskresi pemerintah. Namun, ketika terjadi penolakan di DPR, kebijakan ini menjadi permasalahan yang sampai saat ini belum juga memuaskan para pihak. Di sisi lain, krisis ekonomi merupakan suatu kenyataan yang terjadi di masyarakat.
openaire +1 more source
Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Kerugian Material (Studi Di Polres Jember) [PDF]
, 2016 Research about implementation of penal mediation in traffic accident which caused a material loss by Jember Resort Police is supposed to know the mechanism of penal mediation and to analyze the obstacles in implementing it.
Akmal, A. (Akmal)
core +1 more source